Masalah BPNT di Lakbok Ciamis, Ini Kata Praktisi Hukum Unigal

Masalah BPNT di Lakbok Ciamis
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, Hendra Sukarman Foto : Fahmi Albartiansyah/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Akademisi Fakultas Hukum Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, Hendra Sukarman, turut berkomentar mengenai peliknya permasalahan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos), di Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. 

Hendra selalu mendengar informasi, bahwa di Ciamis selalu ada saja ada permasalahan mengenai program BPNT tersebut.

“Seperti mulai dari kualitas barang yang tidak sesuai kepada KPM. Ataupun permasalahan yang baru terjadi mengenai eksodus pembelanjaan keluar daerah Kecamatan Lakbok,” katanya kepada HR Online, Senin (6/9/2021).

Menurut Hendra, mengenai permasalahan tersebut harus disikapi secara serius oleh pemerintah daerah sebagai lembaga pengawas program sembako Non-Tunai.

“Terutama kenapa selalu terjadi permasalahan mengenai program BPNT,” imbuhnya.

Lebih lanjut Hendra menjelaskan, dalam program BPNT, KPM yang tidak terlepas dari kegiatan transaksi jual beli antara e-warung, mendapat perlindungan dari UU Perlindungan Konsumen.

“Jadi harus digaris bawahi, bahwa KPM sebagai konsumen berhak menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan,” jelasnya. 

Oleh karena itu, berkaca dari permasalahan BPNT yang terjadi di Kecamatan Lakbok, dalam rapat Ketua DPRD menghadirkan beras yang dijual oleh e-warung kepada KPM dengan kualitas sangat beda jauh dari harga pasaran.

Maka, Hendra menegaskan, bahwa KPM yang bersifat sebagai konsumen, berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian.

Masalah BPNT di Lakbok Ciamis Harus Dikaji Lebih Dalam

Lebih lanjut Hendra menambahkan, permasalahan yang terjadi di Lakbok harus dikaji lebih dalam. Terutama apakah ada sebuah perilaku diskriminatif terhadap konsumen, sehingga para KPM bersedia untuk menerima barang yang tidak sesuai dengan kualitas di pasaran. 

“Kalaupun ada sebuah unsur diskriminatif, maka ada bentuk pelanggaran atas hak konsumen,” tegasnya.

Seharusnya, sambung Hendra, pelayanan yang e-warung berikan tidak boleh menunjukkan adanya perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain.

Sehingga dengan adanya masalah BPNT tersebut, Hendra tidak heran ketika warga Lakbok penerima KPM melakukan eksodus atau berbelanja keluar daerah.

Kemungkinan menurut Hendra, alasannya adalah masyarakat tidak mendapatkan hak-hak konsumen, mulai dari tidak mendapatkan barang dengan kualitas yang layak sampai hak dalam memilih barang. 

“Masalah ini harus menjadi ke sebuah cerminan Pemkab Ciamis, untuk lebih memperketat kembali sebuah pengawasan dalam program BPNT,” pungkasnya. (Fahmi/R5/HR-Online)

Editor : Adi Karyanto