Berita Jabar, (harapanrakyat.com),- Pasca dilonggarkannya PPKM yang menimbulkan peningkatan mobilitas masyarakat dengan terjadi kemacetan kendaraan di kawasan aglomerasi Jawa Barat, membuat Gubernur Jabar Ridwan Kamil, khawatir.
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengingatkan Pemda kabupaten/kota di Jawa Barat untuk kembali meningkatkan penegakan disiplin protokol kesehatan. Hal itu agar peningkatan mobilitas masyarakat tidak kemudian berdampak terhadap peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Barat.
Baca juga: Jabar Bangun Peradaban Baru Melalui Ekonomi Kreatif
“Kemacetan kendaraan merupakan tanda telah meningkatnya mobilitas masyarakat. Kondisi ini tentu perlu dikendalikan bersama. Hal itu agar kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya gelombang Covid-19 ketiga di Indonesia tidak terjadi,” kata Ridwan Kamil saat memimpin rapat koordinasi, di Gedung Pakuan, Senin (18/10/2021).
Mobilitas Masyarakat Harus Dikendalikan
Sebelumnya, sejumlah epidemolog mengingatkan kemungkinan terjadinya gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia. Hal itu apabila pemerintah tidak bisa mengendalikan mobilitas masyarakat pasca dilonggarkannya aturan PPKM.
Kawasan aglomerasi Bandung Raya dan Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) kini menjadi sorotan lantaran sering terjadi kemacetan kendaraan. “Kondisi saat ini merupakan masa transisi dari pandemi ke endemi. Namun begitu pergerakan mobilitas masyarakat tetap harus dikendalikan. Masa transisi ini harus dilakukan secara bertahap agar pandemi Covid-19 bisa terkendali,” ujar Kang Emil–sapaan akrab Ridwan Kamil.
Kang Emil juga mengingatkan bahwa vaksin bukan satu-satunya penangkal Covid-19. Menjalankan prokes dengan menjaga jarak terutama menghindari kerumunan harus tetap dilakukan di masa transisi ini.
Baca juga: Ridwan Kamil Optimis Ekonomi Jabar Pulih, Asalkan Begini!
“Secara teori Kota Bandung, Bogor dan Cimahi memang sedang menuju herd immunity setelah capaian vaksinasinya melebihi target 75 persen dari jumlah populasi. Namun di masa transisi dari pandemi ke endemi ini harus tetap menguatkan prokes. Karena proses transisi ini tidak bisa berjalan cepat dan harus dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Ridwan Kamil juga meminta petugas keamanan mulai dari Polri, TNI dan Satpol PP harus terus mengawasi pergerakan mobilitas masyarakat. Jangan sampai terjadi kerumunan yang berpotensi menjadi media penularan Covid-19.
“Aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Asalkan prokes tetap berjalan juga. Seperti rumah makan dan fasilitas umum bisa buka seperti biasa. Tapi terapkan prokes agar pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa sama-sama berjalan,” ujarnya. (R4/HR-Online/Editor-Deni Supendi)
