Kamis, Januari 20, 2022
BerandaBerita BanjarJelang Penetapan UMP, Buruh di Kota Banjar Minta UMK 2022 Naik

Jelang Penetapan UMP, Buruh di Kota Banjar Minta UMK 2022 Naik

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Jelang penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) yang akan berlangsung tanggal 20 November mendatang, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar belum bisa memastikan naik tidaknya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2022.

Kepala Disnaker Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar mengatakan, untuk memastikan naik tidaknya UMK tersebut harus ada ketentuan dari pusat. Saat ini pihaknya masih menunggu surat edaran resmi dari Kementerian Tenaga Kerja.

Selain itu juga menunggu penetapan UMP dan melihat hasil pertumbuhan ekonomi atau inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang daerah ajukan sebelumnya.

Namun, kata Asep, untuk penghitungan UMK tersebut nantinya akan mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP tersebut sebagai pengganti dari PP Nomor 78 Tahun 2015.

“Kami belum bisa pastikan. Kami masih menunggu penghitungan dari BPS. Surat edaran Menakertrans juga kami belum menerima,” kata Asep Tatang kepada HR, Selasa (09/11/2021).

Lanjutnya, nanti setelah ada surat edaran resmi dari Kemenaker kemudian penetapan UMP pada tanggal 20 November mendatang. Baru pihaknya akan mengadakan rapat pembahasan UMK bersama Dewan Pengupahan Kota (Depeko).

Pembahasan Depoko itu untuk memberikan saran dan masukan terkait UMK yang akan pihaknya ajukan kepada walikota. Selanjutnya direkomendasikan ke gubernur.

Baca Juga : FSB Kota Banjar Tuntut UMK Tahun 2022 Bisa Naik

Adapun untuk pelaksanaan rapat pembahasan UMK tingkat Depeko tersebut rencananya akan berlangsung antara tanggal 21-24 November mendatang.

“Untuk rapat Depeko nanti setelah penetapan UMP tanggal 20 November. Paling lambat tanggal 24 karena tanggal 25 harus sudah pengajuan rekomendasi ke gubernur,” jelas Tatang.

Jelang Penetapan UMP dan Harapan Kaum Buruh Kota Banjar

Terpisah, Ketua Forum Solidaritas Buruh Banjar (FSB), Toni Rustaman meminta kepada pemerintah agar ada pelibatan kaum buruh dalam pembahasan tingkat Depeko.

Pihaknya juga akan mengawal komitmen pemerintah agar pada tahun depan UMK Kota Banjar bisa meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Serta tidak lagi menjadi UMK paling rendah se-Jawa Barat.

Apalagi saat ini kondisi pandemi Covid-19 sudah mulai melandai dan aktivitas perekonomian sedikit banyak sudah mulai kembali berjalan.

“Kami akan mengawal proses penetapan UMK sampai ada kenaikan upah buruh. Kami juga berharap komitmen pemerintah untuk menaikan UMK. Jangan sampai menjadi yang terendah di Jawa Barat seperti dua tahun sebelumnya,” kata Toni. (Muhlisin/Koran-HR)

Editor : Eva

- Advertisment -