Jumat, Januari 28, 2022
BerandaBerita CiamisEksekusi Putusan MA, Kejari Ciamis Tahan Mantan Kades Panjalu

Eksekusi Putusan MA, Kejari Ciamis Tahan Mantan Kades Panjalu

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis, Jawa Barat, melakukan eksekusi penahanan terhadap HA, mantan Kepala Desa (Kades) Panjalu, Kabupaten Ciamis.

Eksekusi tersebut setelah HA terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor). Hal tersebut berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI, Nomor : 2683K/Pid.sus/2021, tanggal 16 September 2021.

Kejari Ciamis, Yuyun Wahyudi mengatakan, Ha terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan dana dalam pengelolaan retribusi wisata Situ Lengkong Panjalu.

Mantan Kades Panjalu tersebut terbukti melakukan korupsi dari tahun 2015 sampai 2018, sebesar Rp 2.243.888.750.

Yuyun menuturkan, bahwa sebelumnya pada persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, pada saat itu hakim memutuskan Ha terbukti bersalah.

Namun, mantan Kades Panjalu ini melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap dakwaan subsidair.

“Jadi Pengadilan Tipikor Bandung mendakwa HA bukan melakukan tindak pidana korupsi,” tuturnya kepada wartawan saat menggelar konferensi pers, Kamis (18/11/2021).

Karena tidak puas dengan dakwaan tersebut, maka Kejari Ciamis memutuskan untuk melakukan upaya kasasi ke MA. Pasalnya, Kejari Ciamis tetap keukeuh terdakwa sudah jelas melakukan tindak pidana korupsi.

“Sekarang sudah ada putusan dari MA kemarin,” katanya.

Lebih lanjut Yuyun menambahkan, dari putusan MA tersebut bahwa mantan Kades Panjalu terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Putusan hukumannya 5 tahun penjara, dengan denda dua ratus juta rupiah,” imbuhnya.

Selain hukuman 5 tahun, sambungnya, ketika terpidana tidak sanggup menutup uang denda, maka akan mendapat tambahan kurungan 6 bulan penjara. Kemudian, denda berjumlah Rp 2 miliar lebih sesuai apa yang mantan Kades Panjalu lakukan.

Sementara untuk jangka waktu proses penggantian uang, akan dilaksanakan selama 1 bulan setelah mempunyai hukum tetap dari putusan pengadilan.

“Dan apabila HA tidak bisa membayar, maka kejaksaan akan melelang aset miliknya,” pungkas Yuyun. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor-Adi)

- Advertisment -