Sabtu, November 27, 2021
BerandaBerita BanjarPengurus Program KPA Kota Banjar Keluhkan Biaya Pemeriksaan ODHA

Pengurus Program KPA Kota Banjar Keluhkan Biaya Pemeriksaan ODHA

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Pengurus program Komisi Penanggulangan Aids (KPA) mengeluhkan fasilitas alat kontrasepsi dan biaya pemeriksaan tes CD4 atau tes darah untuk orang dengan HIV/Aids (ODHA) di Kota Banjar, Jawa Barat.

Salah satu anggota pendamping program penanganan HIV/Aids (KPA) Kota Banjar Rika Setiawati saat rapat evaluasi penanggulangan kasus HIV/Aids di ruang rapat Gunung Sangkur Setda Banjar, mengungkapkan, langkanya ‘pengaman’ tersebut terjadi sejak dua tahun yang lalu.

Rita mengaku khawatir akan terjadi penambahan kasus karena banyak yang tidak menggunakan pengaman saat berhubungan.

Baca Juga: Seorang Pelajar di Kota Banjar Jadi Korban Tipu Gelap Orang Tak Dikenal

Selain itu, ia juga mengatakan, perlunya solusi untuk biaya pemeriksaan CD4 bagi ODHA yang akan berobat. Karena selama ini banyak ODHA yang merasa keberatan untuk biaya pemeriksaan tersebut.

Bahkan, lanjutnya, untuk membantu pemeriksaan tes CD4 tersebut ia bersama teman-teman komunitas sering mengadakan patungan untuk membantu biaya tes darah bagi ODHA.

“Untuk pemeriksaan CD4 harganya Rp 282 ribu. Kadang saya sama temen-temen sering patungan buat pemeriksaan. Kalau satu mah ringan tapi kalau banyak, kan berat juga,” kata Rika saat rapat evaluasi, Rabu (24/11/2021).

Lanjutnya, untuk itu ia meminta agar ada solusi dari pemerintah supaya biaya pemeriksaan tersebut bisa dicover oleh BPJS Kesehatan serta mengupayakan ketersediaan reagen untuk tes pemeriksaan.

Sejauh ini, kata Ika pihaknya juga memberikan apresiasi kepada desa yang mau mengalokasikan anggaran untuk membantu penanganan HIV/Aids.

“Kami juga terima kasih sudah ada desa yang mau mengalokasikan anggaran. Sejauh ini baru dua desa yang menganggarkan HIV sampai perawatan,” ujarnya.

Evaluasi Program KPA Kota Banjar, Ketua Harian Sebut Kendala Penanganan HIV/AIDS

Ketua Harian Komisi Penanggulangan HIV/Aids (KPA) Kota Banjar, H. Nana Suryana, mengatakan, dari hasil evaluasi untuk penanganan HIV/Aids pada tahun ini banyak mengalami kendala terutama masalah anggaran.

Dari yang awalnya anggaran penanganan diusulkan Rp 200 juta namun hanya dialokasikan sebesar Rp 50 juta sehingga upaya penanganan kurang berjalan dengan maksimal.

“Penanganan selama tahun 2021 banyak kendala terutama dari anggaran yang sangat minim. Sehingga tidak bisa berjalan maksimal karena antara perencanaan dan penganggaran kurang balance,” katanya.

Lanjutnya, pihaknya akan membuat rencana penanganan lebih komprehensif. Mengkolaborasikan upaya penanganan tersebut dengan instansi yang lain seperti pemerintah desa.

Baik itu dari sisi anggaran maupun pelaksanaan program untuk upaya penanganan berupa edukasi atau tindakan preventif di kalangan pelajar dan masyarakat.

“Ke depan akan ditangani secara serius dan komprehensif. Apalagi sekarang sudah menyasar usia produktif bahkan menyasar kalangan pelajar. Kami juga perlu dukungan anggaran agar penanganan berjalan maksimal,” ujar Nana.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait keluhan biaya pemeriksaan CD4 yang disampaikan, pemerintah Kota Banjar akan mengkomunikasikan hal itu dengan pihak BPJS Kesehatan.

Kemudian juga berkolaborasi dengan pemerintah desa agar mengalokasian anggaran untuk membantu penanganan warganya. Terutama yang terkendala anggaran ketika dari Dinkes maupun KPA tidak bisa mengcover.

Masalah Reagen Kadaluarsa

Selain itu, untuk reagen yang kadaluarsa sehingga menjadi kendala ketika akan dilakukan pemeriksaan HIV/Aids, pihaknya akan mengupayakan ketersediaan reagen tersebut ke provinsi melalui Dinas Kesehatan sebagai leading sektor.

“Yang reagen kadaluarsa itu untuk pemeriksaan awal ada tidaknya virus. Bukan untuk pemeriksaan positif dan tidaknya HIV/Aids. Kami akan berkoordinasi dengan dengan Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk jumlah ODHA sendiri pada tahun ini terjadi peningkatan tapi tidak terlalu signifikan.

Jumlah ODHA di Kota Banjar ada 60 orang namun yang menjalani pengobatan hanya sekitar 36 orang dan sisanya tidak berobat. 

“Kendalanya ada yang karena malu ada juga yang terkendala biaya. Nanti dicek lagi di lapangan. Kalau masalahnya biaya bisa dibantu karena bisa saja menimbulkan kerawanan sosial,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

- Advertisment -

Berita Terbaru