Minggu, November 28, 2021
BerandaBerita TasikmalayaWarga Salopa Tasikmalaya Perbaiki Jalan Swadaya, Pemerintah Merasa Tertampar

Warga Salopa Tasikmalaya Perbaiki Jalan Swadaya, Pemerintah Merasa Tertampar

Berita Tasikmalaya, (harapanrakyat.com),- Warga Salopa, Kabupaten Tasikmalaya aspal swadaya jalan sepanjang 1,2 kilometer karena kondisinya sudah rusak puluhan tahun. Pemerintah pun merasa tertampar atas kebersamaan warga ini.

Jalan milik Pemkab itu tepatnya berada di Desa Kawitan, Kecamatan Salopa.

Iwan, salah satu warga, mengaku sangat bersyukur karena kekompakan masyarakat Salopa bisa membangun jalan secara swadaya.

Menurutnya, masyarakat tergugah untuk memperbaiki jalur tersebut karena bila menunggu pemerintah sangat lamban.

“Ada kabar dulu katanya mau ada perbaikan, tapi nyatanya tak ada. Makanya warga bergotong royong membangun jalan 1,2 km yang sangat bermanfaat ini,” katanya, Senin (15/11/2021).

baca juga: Kesal Masih Rusak, Warga Secara Swadaya Perbaiki Jalan di Tasikmalaya

Pemerintah Mengaku Tertampar Kekompakan Warga Salopa

Sementara itu, Kabid Jalan DPUPR Kabupaten Tasikmalaya, Atep, mengapresiasi gerakan masyarakat yang secara swadaya membangun jalan kabupaten itu.

Pihaknya pun mengakui bila gerakan tersebut merupakan sebuah tamparan keras bagi Pemkab lantaran tak berdaya mengakomodir keinginan masyarakat.

“Meski kami sudah berusaha maksimal untuk mengalokasikan anggaran ruas jalan tersebut, tapi apa daya itu di luar kapasitas dan tanggung jawab kami berkaitan dengan pengalokasian anggarannya,” kata Atep.

Ia menyebut, infrastruktur jalan belum semua mendapatkan penanganan, baik rekonstruksi maupun peningkatan kualitas jalan, terutama di jalur Papayan-Cikalong yang merupakan jalan kabupaten.

Atep mengungkapkan, jalan Salopa panjangnya mencapai 60 kilometer dari Papayan hingga Cikalong. Sedangkan kerusakannya mencapai 12 kilometer.

Karena itu, pemerintah pun menjadikan jalur tersebut skala prioritas pembangunan dengan melakukan perencanaan.

“Tapi sayangnya saat akan pelaksanaan terjadi perubahan karena kebijakan lain dari Pemprov Jabar,” pungkasnya. (Apip/R6/HR-Online)

- Advertisment -

Berita Terbaru