Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Pemkot Banjar pangkas tunda guru ASN bersertifikasi mendapat sorotan dari Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FPPP) Kota Banjar, Jawa Barat.
Ketua FPPP Kota Banjar, Dicky Agustav mengatakan, pihaknya sepakat dengan organisasi PGRI yang meminta agar Pemkot Banjar mengkaji kembali kebijakan tersebut.
Menurutnya, permasalahan kebijakan peniadaan tunjangan daerah (tunda) bagi guru bersertifikasi merupakan permasalahan double income. Bukan double akunting sehingga perlu kehati-hatian.
Pihaknya mengkhawatirkan kebijakan tersebut akan membawa dampak sosial dan psikologis tersendiri bagi para guru.
Sehingga nantinya bisa mengganggu konsentrasi guru dalam mengajar generasi. Meskipun pihaknya meyakini guru akan tetap mendidik murid-muridnya secara profesional.
Baca Juga : ASN Guru Bersertifikasi di Kota Banjar Resah Tundanya akan Dipangkas
“Yang kami khawatirkan karena strata ekonomi setiap guru satu dengan yang lain itu berbeda. Kebijakan Pemkot Banjar pangkas tunda guru ini justru akan membawa dampak sosial nantinya,” ujar Dicky kepada HR Online, Jumat (17/12/2021).
Menurutnya, pemerintah seyogyanya bisa melihat dari berbagai aspek dalam mengambil kebijakan. Pihaknya juga memahami hal itu tentu sangat berat bagi pemerintah. Apalagi saat keuangan daerah tengah mengalami defisit.
Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada pemerintah dan guru supaya duduk bersama. Sehingga kebijakan yang pemkot ambil nanti menjadi sebuah keputusan yang saling menguntungkan.
“Kami yakin akan profesionalisme guru. Tapi kalau terjadi dampak sosial karena ekonomi, tentu kami khawatir akan berdampak pada psikologis mereka. Karenanya perlu duduk bersama untuk mencari solusinya,” tandasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor-Eva)
 Kota Banjar, Jawa Barat.){kind=link}