Kamis, Januari 20, 2022
BerandaBerita BanjarASN Kota Banjar yang Mangkir Kerja 1 Tahun Gaya Hidupnya Tinggi

ASN Kota Banjar yang Mangkir Kerja 1 Tahun Gaya Hidupnya Tinggi

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Seorang ASN Kota Banjar, Jawa Barat, yang mangkir kerja hampir satu tahun diduga memiliki gaya hidup tinggi. Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut seorang perempuan berinisial Y.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banjar, Lukmanulhakim, melalui Sekretaris Disdikbud, Ahmad Yani mengatakan, pihaknya tidak mengenal terlalu jauh sosok ASN tersebut.

“Saya kurang mengenal sosok perempuan berinisial Y itu. Tapi kalau melihat dari kasusnya itu memang tidak mencerminkan seorang ASN yang baik,” kata Ahmad Yani, (14/01/2022).

Ia juga menjelaskan, perempuan berinisial Y itu merupakan seorang guru senior pada salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Banjar.

Bahkan sudah lama mengajarnya juga. Namun, sosok gurunya itu tidak aktif dalam kelompok kerja guru.

Karena sudah hampir satu tahun tidak masuk kerja, lanjutnya, sehingga pihak Inspektorat memanggilnya untuk melakukan pemeriksaan.

Baca Juga : Bolos Ngantor, ASN di Kota Banjar Mangkir Saat Dipanggil Inspektorat

“Tapi sudah dipanggil tiga kali tidak ada respon dari orangnya. Yang datang malah adiknya, kan itu tidak benar,” ujar Ahmad Yani.

Sedangkan, berdasarkan informasi dari rekan sesama guru tempatnya mengajar, perempuan tersebut memiliki gaya hidup yang tinggi. Sehingga tidak bisa mengatur keuangan pribadi dan ujungnya meminjam kepada orang lain.

“Masalahnya tidak bisa mengelola keuangan pribadi, jadi pinjam kesana kemari yang akhirnya tidak bisa membayar dan bingung. Jadi, akhirnya berdampak terhadap kinerjanya sebagai ASN,” terang Ahmad Yani.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Kota Banjar, H. Agus Muslih mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku dan masih dalam proses pemeriksaan. Maka gaji ASN Kota Banjar yang mangkir kerja berinisial Y itu sudah tidak dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2022.

“Terhitung bulan Januari 2022 gajinya tidak diberikan. Nanti tinggal menunggu keputusan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK,” singkat Agus Muslih. (Sandi/R3/HR-Online/Editor-Eva)

- Advertisment -