Jumat, Agustus 19, 2022
BerandaBerita PangandaranKeuangan Membaik, Insentif RT/RW di Pangandaran Cair Minggu Ini

Keuangan Membaik, Insentif RT/RW di Pangandaran Cair Minggu Ini

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat akan segera mencairkan insentif untuk RT/RW, Linmas, Kader Posyandu, TAPD Perangkat Desa pada Minggu-minggu ini.

Dana yang digelontorkan sebesar Rp 13 Miliar bersumber dari APBD tahun 2022. Insentif tersebut akan disalurkan secara bertahap.

Baca Juga: Alun-alun Kota Baru Pangandaran di Atas Bukit Bikin Betah Pengunjung

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata keuangan daerah mulai membaik sehingga Pemkab bisa mencairkan insentif untuk RT/RW dan perangkat desa lainnya.

“Tahun lalu kita fokus pada penanganan dan pencegahan Covid-19, juga refokusing anggaran. Tahun ini keuangan mulai membaik, maka kita akan cairkan insentif RT/RW, Kader Posyandu, Linmas, dan TAPD Perangkat desa Minggu ini dan menjelang lebaran nanti secara bertahap,” kata Jeje Wiradinata usai rapat evaluasi percepatan vaksinasi di Aula Setda, Selasa (18/1/2022).

Lebih lanjut Bupati Pangandaran tersebut menambahkan, setelah pencairan insentif untuk RT/RW dan perangkat desa lainnya, Pemkab Pangandaran akan mencairkan program Pangandaran Mengaji.

“Setelah beres, baru kita cairkan lagi untuk program Pangandaran mengaji, secara bertahap juga tergantung kesiapan teknisnya,” katanya.

Jeje menuturkan, anggaran Rp 13 miliar dari APAD 2022 sudah disiapkan. “Di daerah lain TAPD perangkat desa itu disatukan dengan ADD. Kalau kita dipisah, khusus TAPD dan ADD,” ungkap Jeje.

Masih dikatakan Jeje Wiradinata, pihaknya tidak akan membahas wajib dan tidak wajib insentif dibayarkan oleh Pemda. Ia menegaskan, berdebat panjang dikaitkan dengan politik bagi dirinya itu hal biasa.

“Ke depan agar bersama-sama bagaimana APBD kita bisa normal kembali dan bersama-sama satu komando di bawah pimpinan Bupati,” katanya. 

Jeje juga menyinggung Desa yang belum menyetorkan PBB, ia menyebut saat ini desa-desa tersebut sedang diaudit.

“Apakah macetnya di Wajib Pajak ataukah dipakai oleh para pengumpul atau kolektor,” katanya. (Madlani/R7/HR-Online/Editor-Ndu)