Sabtu, Agustus 20, 2022
BerandaBerita JabarProgram Pendanaan Online Jabar Diluncurkan, Percepat Pengadaan Barang-Jasa

Program Pendanaan Online Jabar Diluncurkan, Percepat Pengadaan Barang-Jasa

Berita Jabar (Harapanrakyat.com),- Gubernur Jabar Ridwan Kamil resmi meluncurkan Program Pendanaan Online (Panon Jabar), Senin (31/1/2022). Program ini sebagai sebuah inovasi untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa lewat platform digital.

Dengan program ini, pelaku UMKM dan koperasi pun punya peluang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pada lingkup Pemprov Jabar.

“Jabar sedang full speed dalam gal digital society. Kebanggaan kita adalah UMKM dan koperasi dapat menjadi mitra untuk pembangunan Jabar lewat platform e-commerce,” ujar Ridwan Kamil.

Program Pendanaan Online Jabar ini sebagai solusi dalam menghadirkan perusahaan kecil agar bisa kerja sama dalam pembangunan bersama Pemprov Jabar. Melalui platform digital lebih mempermudah urusan bisnis serta pemilihan perusahaan bisa lebih merata.

“Penyedia memang masih asing dengan pendanaan online ini. Tapi itu tak menjadi halangan untuk kita melakukan inovasi. Jabar merupakan pelopor untuk penggunaan fintech lending,” jelasnya.

Panon Jabar ini hasil kolaborasi Pemprov Jabar bersama AFPI dan lembaga lainnya. Seperti Investree, Bank BJB, koinworks dan lainnya.

Manfaat Program Pendanaan Online Jabar ini mempermudah penyedia dalam mengajukan pendanaan. Seluruh prosesnya sudah secara online. Memberikan Akses pendanaan modal kerja untuk UMKM dan koperasi. Sehingga prosesnya efisien dan cepat. Selain itu dapat meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa.

“UMKM bisa bertumbuh selama kualitasnya bagus. Hanya perlu melampirkan surat perintah kerja, purchase order atau kontrak kerja agar dapat jaminan pinjaman pengadaan,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, Pemprov Jabar pun melakukan diseminasi penggunaan program Pendanaan online ke seluruh penyedia lingkup Pemprov Jabar. Tujuannya supaya para penyedia tahu tatar cara penggunaan program ini. Agar kebutuhan pendanaan untuk rekanan pemerintah daerah dapat dilakukan. (R9/HR-Online/Editor-Dadang)