Senin, Agustus 8, 2022
BerandaBerita BanjarSeleksi PPPK Bermasalah, Guru Honorer Curhat ke DPRD Kota Banjar

Seleksi PPPK Bermasalah, Guru Honorer Curhat ke DPRD Kota Banjar

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam As Sukwan PGRI Kota Banjar, Jawa Barat, curhat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (27/1/2022).

Mereka mengadukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan rekrutmen PPPK guru hingga menyoal data sistem data pokok pendidik (dapodik) yang dinilai merugikan guru dalam seleksi PPPK.

Salah seorang guru, Pipit mengungkapkan, pada tahun ini ia ikut seleksi PPPK dengan mengambil formasi guru di SMPN 3 Banjar.

Baca Juga: Oknum Guru yang Bolos Setahun di Kota Banjar Mangkir Sidang Pertama

Ia pun mengaku sudah lulus passing grade saat mengikuti tes seleksi tahap pertama. Tapi kesempatan itu hilang karena terhambat oleh pendaftar yang sama-sama mengambil formasi di sekolah tersebut.

Padahal, kata Pipit, pendaftar tersebut sudah tidak terdaftar lagi menjadi seorang pengajar. Di data dapodik daerah juga sudah tidak ada, namun ternyata masih terdata di sistem dapodik pusat.

“Kalau ada orangnya betul saya terima. Tapi ini orangnya nggak ada Pak,” kata Pipit saat Audiensi di Gedung DPRD Kota Banjar.

“Saya bingung mau mengeluh juga kepada siapa. Saya mohon jadi pertimbangan juga hal ini,” imbuhnya.

Curhat Guru Honorer di Kota Banjar Terkait Seleksi PPPK

Sementara Ketua As PGRI Kota Banjar, Iman Poniman, mengatakan, ada beberapa keluhan yang menjadi aspirasi dari guru. Salah satunya terkait pelaksanaan seleksi PPPK tahap pertama.

Iman menuturkan, ada pelamar yang sudah tidak aktif mengajar tetapi data di sistem dapodik pusat belum dihapus. Hal ini sangat merugikan guru honorer yang sudah ikut seleksi.

Kemudian, pada pelaksanaan seleksi tahap kedua banyak terjadi migrasi dari Guru SMP/SMA bisa pindah menjadi guru SD sehingga mempengaruhi persaingan.

“Jadi up date data dapodik dari Kemendikbud juga kurang cepat. Kami ingin permasalahan ini disampaikan ke Komisi yang membidangi di DPR RI,” kata Iman.

Lebih lanjut ia mengatakan, sekitar 190 guru honorer tidak lulus seleksi saat rekrutmen PPPK tahun lalu.

Untuk itu, kata Iman, pihaknya meminta supaya pada rekrutmen PPPK tahun ini ada penambahan formasi guru untuk mengcover guru yang tidak lulus seleksi pada tahun lalu.

“Kami harap pada rekrutmen tahun ini ada penambahan formasi untuk mengcover teman-teman yang tidak lulus dan prioritas untuk putra daerah,” tandasnya.

Tanggapan Komisi III DPRD Kota Banjar

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Gun Gun Gunawan Abdul Jawad, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan dalam rekrutmen PPPK tersebut.

Adapun terkait kebijakan passing grade dalam seleksi yang dinilai terlalu tinggi serta penambahan kuota untuk formasi guru, hal itu menurutnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan di daerah akan kami diskusikan. Untuk kewenangan yang menjadi kewenangan pusat kami akan menyampaikan agar menjadi evaluasi di pusat,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)