Senin, Januari 24, 2022
BerandaBerita BanjarUpah Buruh Kontrak Tak Naik, Begini Penjelasan Dewas Naker Jabar

Upah Buruh Kontrak Tak Naik, Begini Penjelasan Dewas Naker Jabar

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),– Dewan Pengawas (Dewas) Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat wilayah V Priangan Timur merespon soal tidak adanya kenaikan skala upah bagi pekerja atau buruh kontrak dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dipertanyakan oleh Forum Solidaritas Buruh (FSB) Banjar.

Dewan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat wilayah V Priangan Timur, Dwi Astuti Apriyani, mengatakan, merujuk pada ketentuan SK Gubernur bisa saja untuk pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat dikenakan skala upah.

Akan tetapi, hal itu jika memang pihak perusahaan menerapkan sistem skala upah tersebut. Sehingga tidak ada diskriminasi antara PKWTT dan PKWT.

Baca Juga: Pekerja Kontrak Tak Dapat Kenaikan Upah, Ini Kata Disnaker Kota Banjar

Misalnya, kata Dwi, seorang pekerja sudah dikontrak dari tahun yang lalu dan tahun sekarang masih berjalan. Berarti masa kerjanya sudah di atas satu tahun dan bisa saja dimasukkan dalam skala upah.

“Bisa saja dimasukkan. Tergantung peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama yang mengaturnya. Tetapi jika tidak ya dikembalikan ke kontrak kerjanya,” kata Dwi kepada HR Online, Senin (10/1/2022).

Lanjutnya, ketentuan itu juga dengan catatan pengupahan di perusahaan mengadopsi sistem skala upah. Hal ini karena untuk sistem upah PKWT ketentuannya jelas berdasarkan kontrak antara perusahaan dan buruh.

Baca Juga: Upah Bisa Naik 5 Persen, Buruh di Banjar Pertanyakan Nasib Pekerja Kontrak

Adapun untuk peraturan perusahaan, kata Dwi, dibuat oleh pihak perusahaan. Sedangkan perjanjian kerja bersama (PKB) dibuat dari hasil perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha. Ketentuannya tersebut diatur dalam pasal 108 undang-undang nomor 13 tahun 2003.

“Jadi, selain melihat masa kerja, juga melihat lagi ke peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama. Serta kontrak yang berlaku di perusahaan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan peraturan itu yang wajib ada di perusahaan adalah struktur skala upah. 

Adapun isi skala upah sifatnya dinamis dan diserahkan ke pihak perusahaan bagi perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan.

“Apabila tidak menggunakan peraturan perusahaan bisa menggunakan perundingan bipartit jika perusahaan itu menggunakan perjanjian kerja bersama,” tandasnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

- Advertisment -