Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Sejumlah warga di Kota Banjar, Jawa Barat, kembali harus antri saat membeli minyak goreng. Bahkan, pembeli harus membawa KTP dan kuota pembelian dibatasi 20 kilogram untuk mendapatkan minyak goreng tersebut.
Banyaknya antrian warga berburu minyak goreng tersebut terlihat saat Komisi II DPRD Kota Banjar turun gunung melakukan sidak pasokan minyak goreng di pasar tradisional Kota Banjar, Senin (14/2/2022).
Baca Juga: Berburu Minyak Goreng, Warga Kota Banjar Rela Antri dari Pagi Buta
Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar Asep Saefurrohmat mengatakan, dari hasil temuan di lapangan selain keterlambatan pasokan barang pihaknya menduga ada penyaluran minyak dari distributor yang tidak berjalan dengan baik.
Ia menyebutkan misalnya penyaluran minyak goreng curah subsidi yang seharusnya distribusi langsung ke konsumen namun ternyata dijual lagi ke penjual warung.
Sehingga berdampak pada panic buying di masyarakat. Akibatnya warga pun antri berburu minyak goreng karena khawatir tak kebagian.
“Selain keterlambatan distribusi dari hasil sidak lapangan intinya ada beberapa distributor yang menurut saya ada penyalahgunaan,” kata Asep kepada HR Online usai sidak.
Asep meminta Dinas KUMKMP mencari solusi atas permasalahan tersebut supaya kelangkaan minyak goreng kembali stabil.
Rencananya, kata Asep, pihak Komisi II DPRD akan kembali melakukan sidak ke sejumlah distributor minyak goreng curah maupun kemasan.
“Untuk harga tadi variatif antara Rp 11-18 ribu. Bahkan minyak curah sekarang ada yang jual literan. Nanti kami akan agendakan cek ke distributor,” kata Asep.
Anggota Komisi II DPRD lainnya, Hartono, mengatakan, kelangkaan minyak goreng tersebut terjadi karena ada kendala dari pihak distributor.
Dari informasi pihak penjual, kata Hartono, untuk ketersediaan stok barang memang ada di pelabuhan namun kemungkinan karena belum ada penggantian subsidi dari pemerintah sehingga menjadi terhambat.
“Untuk toko yang tutup juga kemungkinan tidak ada pasokan barang. Kami minta bisa diatasi dan warga Banjar bisa jadi prioritas untuk mendapatkan pasokan minyak goreng,” ujarnya.
Pembeli Minyak Goreng Harus Bawa KTP
Sementara itu, pemilik toko David Kurniawan, mengatakan, banyaknya antrian warga yang berburu minyak goreng karena penjualan dibatasi. Setiap orang hanya boleh beli minyak goreng sebanyak 20 kilogram.
Pembatasan tersebut agar ada pemerataan. Konsumen yang akan membeli juga harus membawa persyaratan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP).
“Penjualan kita batasi 20 kilogram satu orang dan harus membawa KTP. Adapun untuk konsumen yang berbelanja saat ini asal kebutuhan terpenuhi,” katanya
Lebih lanjut David mengatakan, menjual minyak goreng subsidi dan non subsidi namun untuk minyak goreng subsidi menurutnya saat ini barangnya susah didapat.
Sehingga sekarang ini lebih banyak menjual minyak goreng non subsidi daripada minyak goreng subsidi karena kuota pasokan barangnya barangnya juga tidak bisa ditentukan.
Terkait harga, lanjutnya, untuk minyak goreng subsidi dijual Rp 12.777 per kilogram. Sedangkan untuk minyak non subsidi di tingkat pasar Rp 18 ribu per kilogram
“Saya jual minyak subsidi sama non subsidi, Kalau hari Sabtu saya jual yang subsidi tapi yang subsidi belum dapat barangnya. Jadi banyak jual yang non subsidi,” kata David.
“Hari ini juga saya dapat yang subsidi 14 drum tapi itu juga kan saya sudah diawasi sama pemerintah,” imbuhnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
