Berita Banjar (Harapan Rakyat.com),- Aktivitas Mahasiswa di Kota Banjar, Jawa Barat, menyoroti masih banyaknya rumah tidak layak huni (rutilahu) milik warga Banjar yang belum tergarap dan masih menjadi persoalan.
Aktivitas Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjar, Budi Nugraha, mengatakan, persoalan rutilahu sudah menjadi persoalan mendasar bagi setiap daerah dan kabupaten/kota termasuk di Kota Banjar.
Namun begitu, seharusnya persoalan tersebut bisa dituntaskan pemerintah Kota Banjar. Hal ini karena secara wilayah dan jumlah penduduk Kota Banjar lebih sedikit dibandingkan kota/kabupaten daerah yang lain.
“Seharusnya Pemkot Banjar bisa lebih mampu menyelesaikan persoalan itu. Tapi faktanya hari ini kota Banjar belum bisa menyelesaikan kesenjangan rutilahu,” kata Budi kepada HR Online, Kamis (17/2/2022).
Menurut Budi, permasalahan rutilahu belum selesai karena Pemkot Banjar belum bisa mengimplementasikan sistem desentralisasi sebagaimana mestinya.
Budi mengatakan, Kota Banjar masih mengandalkan anggaran dari biaya transfer pusat. Tidak bisa mandiri dan belum bisa memanfaatkan potensi daerah agar bisa meningkatkan PAD di Kota Banjar.
“Dan saat ini sudah kita ketahui bersama, bahwa kota Banjar secara PAD dari tahun ke tahun dibilang stagnan. Tanpa ada perbaikan secara signifikan bisa meningkat,” ujar Budi.
Lebih lanjut Budi menyebutkan, berdasarkan data APBD Kota Banjar dari tahun 2016 sampai 2022, PAD Kota Banjar belum bisa meningkat signifikan. Kebanyakan masih mengandalkan biaya transfer pusat.
Untuk itu, kata Budi, permasalahan rutilahu itu juga menjadi persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan cara meningkatkan PAD. Tujuannya agar tidak selamanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.
“Maka menjadi suatu persoalan dan tanggung jawab kita bersama. Khususnya pemerintah kota Banjar dalam peningkatan PAD di kota Banjar, agar bisa mandiri dan mampu menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Budi.
PMII Kota Banjar Meminta Pemkot Tuntaskan Masalah Rutilahu
Terpisah, aktivitas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, Awal Muzaki juga meminta pemerintah kota untuk menuntaskan persoalan rutilahu.
Awal mengatakan, pemerintah seharusnya mengambil langkah dengan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat serta menggunakan APBD Kota Banjar untuk menangani permasalahan tersebut.
Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak membantu warga kurang mampu karena hal itu juga bagian dari program prioritas pemerintah kota dalam mengatasi kesenjangan.
“Tinggal bagaimana kemudian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banjar dikelola dengan efektif dan efisien berbasis prioritas,” kata Awal.
Awal mengaku khawatir problem banyaknya rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan bantuan tersebut justru akan menimbulkan permasalahan baru bagi warga dan lingkungan.
Misalnya, kata Awal, dampak kesehatan lingkungan kurang berjalan baik. Bisa juga rawan terdampak potensi bencana ataupun dampak yang lainnya sehingga harus menjadi prioritas juga dalam penganggaran. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
