Rabu, Mei 25, 2022
BerandaBerita JabarAplikasi Pemesanan Minyak Goreng, Cara Pemprov Jabar Bantu Warga saat Krisis

Aplikasi Pemesanan Minyak Goreng, Cara Pemprov Jabar Bantu Warga saat Krisis

Berita Jabar (Harapanrakyat.com),- Di tengah krisis minyak goreng saat ini, Pemprov Jabar berupaya membantu masyarakat. Salah satunya dengan aplikasi pemesanan minyak goreng, tujuannya untuk mempermudah masyarakat memperolehnya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegasikan aplikasi pemesanan tersebut hanya pada saat situasi krisis seperti sekarang. Mengingat negara tidak berjualan dengan rakyat.

“Aplikasi pemesanan minyak goreng ini hanya saat situasi krisis. Sehingga pemesanan berhenti ketika situasi sudah normal kembali,” ujar Ridwan Kamil ketika operasi pasar minyak goreng, Halaman kampus IPB, Kamis (24/3/2022).

Pemprov Jabar kini sedang menyiapkan aplikasi tersebut. Pengerjaannya dilakukan oleh Unit Kerja Jabar Digital Service. Aplikasi ini akan launching pada pekan depan.

“Ini untuk membantu masyarakat. Meski bukan kewenangan untuk urusan minyak goreng namun akan kami cari cara supaya urusannya lebih mudah,” katanya.

Teknis mengenai pemesanan minyak goreng pada aplikasi ini pun tidak secara individu. Namun harus terkoordinir oleh RW yang wilayah dengan harga minyak goreng masih tinggi.

Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan pemesanan. Ketua RW pun bisa mengetahui warganya yang paling butuh minyak goreng.

“RW sebagai kontrol, tidak bisa secara pribadi. Yang mengetahui warga mana saja yang butuh, yakni untuk menengah ke bawah yang kami lindungi,” jelasnya.

Setelah melakukan pemesanan melalui aplikasi, maka pemerintah siap mendistribusikan minyak goreng curah dengan harga normal. Dalam tahap awal ini Pemprov Jabar akan menyiapkan 1 juta liter.

Ridwan Kamil menegaskan upaya ini sebagai bentuk hadirnya negara untuk rakyat. Hal ini sebagai cara untuk memotong mata rantai yang menjadikan harga minyak goreng mahal.

Selain menyiapkan aplikasi, Pemprov Jabar pun terus melakukan operasi pasar ke sejumlah daerah. Dengan prioritas masyarakat miskin dan daerah yang sulit terjangkau. (R9/HR-Online/Editor-Dadang)

- Advertisment -