Minggu, Mei 22, 2022
BerandaBerita PangandaranPasca Penyelundupan Sabu di Pangandaran, Warga Minta Pejabat Tes Urine

Pasca Penyelundupan Sabu di Pangandaran, Warga Minta Pejabat Tes Urine

Berita Pangandaran (harapanrakyat.com),- Pasca penyelundupan sabu di Pangandaran, Jawa Barat, yang digagalkan aparat kepolisian di Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak beberapa waktu lalu. Masyarakat mendorong pihak berwenang segera melakukan tes urine bagi pejabat publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

“Terkait dengan digagalkannya penyelundupan 1 ton sabu di Madasari Cimerak, seyogyanya harus mendapat perhatian negara,” kata dr. Erwin M Thamrin, tokoh masyarakat Pangandaran yang konsen dalam bidang kesehatan, Sabtu (19/03/2022).

Pasca penyelundupan sabu di Pangandaran, perlu adanya tambahan untuk pengamanan wilayah pantai. Menurutnya, temuan kasus ini sangat fantastis.

Pasalnya, panjang bentangan pantai Kabupaten Pangandaran kurang lebih 90 kilometer lepas Samudra berbatasan dengan Pulau Christmas. Sehingga menjadi daerah yang sangat rawan penyelundupan.

“Saya tidak berpikir ini sekali terjadi, mungkin sebelumnya bisa saja sudah berhasil menyelundupkan barang haram itu, dan aman-aman saja,” ujar dr. Erwin.

Baca Juga : Kapal Tanpa Awak Terdampar di Pantai Madasari Pangandaran

Oleh sebab itu, ia berharap adanya pangkalan TNI AL serta kelengkapan kepolisian lainnya. Karena Pangandaran merupakan daerah wisata, yang mana jutaan orang keluar masuk wilayah hukum Pangandaran. Terlebih tempat-tempat hiburan yang seringkali bersentuhan dengan barang haram tersebut.

Ia menilai kondisi ini sangat mendesak untuk dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) di wilayah hukum Kabupaten Pangandaran.

Apalagi Polres sudah terbentuk. Dalam hal ini, pemerintah daerah pun berkewajiban melakukan mitigasi dari peredaran barang haram tersebut.

dr. Erwin berharap Pemda Pangandaran berkomitmen dengan memulai dari pihak internalnya sendiri untuk mengupayakan tes urine massal kepada pejabat-pejabat publik. 

“Pejabat publik itu seperti anggota dewan, ASN, dan tokoh-tokoh sentral. Karena di luar itu tentu menjadi ranah kepolisian dan BNN,” tandasnya. (Madlani/R3/HR-Online/Editor-Eva)

- Advertisment -