Selasa, Juli 5, 2022
BerandaBerita CiamisTok Tok Tok! M Kace Dijatuhi Hukuman Penjara 10 Tahun

Tok Tok Tok! M Kace Dijatuhi Hukuman Penjara 10 Tahun

Berita Ciamis (harapanrakyat.com),- Terdakwa kasus penistaan agama M Kace dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Hal tersebut sesuai hasil dari sidang putusan di Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). 

Sidang putusan tersebut dikawal ketat oleh petugas dari pihak Kepolisian, TNI serta Satpol PP Kabupaten Ciamis. Bahkan ada aksi dari umat muslim dari beberapa pondok pesantren di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Majalengka dan Kuningan.

Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Arpisol, SH mengatakan, setelah melalui perjalanan panjang sidang M Kace, akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara maksimal 10 tahun. 

Baca Juga: Kawal Sidang M Kace, Ratusan Umat Muslim di Priatim Datangi PN Ciamis

Setelah memperhatikan segala fakta yang terungkap dari persidangan, baik itu dari keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat bukti serta surat keterangan terdakwa sendiri. 

“Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan dan menjatuhkan pidana 10 tahun terhadap terdakwa M. Kace,” katanya.

Arpisol menuturkan, untuk sementara terdakwa M. Kace ini ditahan di Lapas Ciamis terlebih dahulu. Untuk total persidangan kurang lebih 17 sampai 18 kali sidang. 

“Waktu sidang ada sempat pingsan, karena terdakwa itu mempunyai penyakit ginjal. Jadi meskipun dalam keadaan terdakwa seperti itu sidang tetap berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Arpisol mengungkapkan, tanggapan dari terdakwa melalui pengacara M Kace yang dijatuhi hukuman penjara 10 tahun di persidangan, masih pikir-pikir. 

“Tapi sepertinya, ada informasi terbaru, bahwa pengacara M Kace akan ada upaya banding. Jadi nanti perkara ini akan diperiksa di Pengadilan Tinggi Bandung,” ungkapnya.

Pasal yang dikenakan kepada terdakwa yakni pasal 14 ayat 1 primer tentang penistaan agama dan UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun pidana.

“Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan itu maksimal dari ancaman pidananya sesuai dengan pasal yang ada dalam dakwaan penuntut umum dalam dakwaan primer,” pungkasnya. (Feri/R7/HR-Online/Editor-Ndu)