Kamis, Juli 7, 2022
BerandaBerita BanjarPerjuangan Guru Sertifikasi Kota Banjar Terkait TPP Belum Berhenti

Perjuangan Guru Sertifikasi Kota Banjar Terkait TPP Belum Berhenti

Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Perjuangan guru sertifikasi Kota Banjar, Jawa Barat, terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum berhenti.

Mereka masih berharap agar Pemerintah Kota Banjar kembali menganggarkan TPP guru sertifikasi, yang ditiadakan pada tahun 2022 ini.

Koordinator Forum Guru Sertifikasi Kota Banjar, Eko Herdiansyah mengatakan, forum guru masih akan terus berjuang mengawal kebijakan tersebut.

Bahkan, katanya, perjuangan para guru sertifikasi ini akan terus sampai ada kejelasan dan Pemkot Banjar kembali menganggarkan di APBD Perubahan.

Menurutnya, jika dalam anggaran APBD Perubahan juga masih belum terealisasi, maka perjuangan forum guru sertifikasi tidak akan berhenti, sampai TPP betul-betul dianggarkan pada tahun depan.

“Kami meminta Pemkot Banjar anggarkan TPP melalui APBD. Dan kami sudah sepakat tidak akan berhenti berjuang sampai betul-betul dianggarkan,” kata Eko kepada HR Online, Jumat (20/5/2022).

Lanjutnya menyebutkan, dari hasil konsultasi yang sebelumnya dilakukan ke provinsi maupun DPRD Kota Banjar, TPP itu masih diperbolehkan.

“Kemarin kami juga ikut konsultasi bersama DPPKAD ke Kemendagri. Makanya kami minta dianggarkan kembali TPP itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjar, Ade Setiana mengaku belum menerima laporan hasil konsultasi ke Kemendagri terkait TPP guru sertifikasi tersebut.

Sehingga, pihaknya belum bisa menindaklanjuti ke kepala daerah untuk melakukan pembahasan. Apakah nantinya TPP guru sertifikasi itu dapat masih dianggarkan kembali melalui APBD Perubahan atau tidak.

Namun begitu, kata Ade, untuk pemberian TPP guru tersebut bergantung pada regulasi (peraturan) yang memperbolehkan dan kemampuan keuangan daerah.

“Kami belum menerima hasil laporannya, jadi belum bisa menindaklanjuti TPP itu ke Wali Kota. Adapun untuk dianggarkan kembali, itu bergantung regulasi yang membolehkan serta kemampuan keuangan daerah,” katanya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor-Adi)