Jumat, Desember 9, 2022
BerandaBerita BanjarPasar Hewan Memprihatinkan, Dinas di Kota Banjar Saling Lempar Tanggung Jawab

Pasar Hewan Memprihatinkan, Dinas di Kota Banjar Saling Lempar Tanggung Jawab

Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Pasar hewan di Lingkungan Dobo, Kelurahan Pataruman, yang makin memprihatinkan dan sepi aktivitas mendapat respon dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Banjar, Jawa Barat.

Kepala DKUKMP Kota Banjar, Edi Herdianto mengatakan, sejak tahun 2021 lalu untuk pengelolaan pasar hewan tersebut sudah bukan lagi menjadi kewenangan DKUKMP.

Akan tetapi, kewenangan pengelolaan pasar hewan tersebut rencananya akan dialihkan menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan (DKP3).

“Selain itu sejak tahun 2021 itu juga pihaknya sudah tidak lagi memungut biaya atau retribusi di lokasi pasar hewan tersebut,” katanya kepada HR Online, Senin (13/6/22).

Saat ini, sambungnya, DKUKMP lebih fokus pada wilayah pengelolaan pasar tradisional yang ada, serta pengelolaan metrologi atau tera ulang untuk pengembangan dan peningkatan pendapatan.

Baca Juga : Jelang Idul Adha, Pasar Hewan Kota Banjar Sepi Pedagang

Oleh sebab itu, kata Edi, untuk pemerataan, kewenangan pengelolaan pasar hewan yang makin memprihatinkan tersebut, menurutnya lebih cocok oleh DKP3.

Hal itu, selain karena aset yang digunakan milik DKP3, juga untuk memaksimalkan dan menambah potensi pendapatan daerah pada instansi tersebut.

“Kalau kami bagusnya kewenangan itu ke Dinas Ketahanan Pangan, untuk menambah pendapatan daerah. Kami sekarang lebih fokus untuk pengelolaan pasar tradisional dan tera ulang,” ujarnya.

Tanggapan DKP3 Kota Banjar Terkait Pasar Hewan yang Sepi dan Memprihatinkan

Sementara itu, Kepala DKP3 Kota Banjar, Agus Kostaman mengatakan, bahwa untuk pengelolaan pasar hewan tersebut belum menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan.

Hal itu, karena hingga saat ini belum ada pelimpahan kewenangan secara resmi yang diatur berdasarkan regulasi. Selain itu juga belum ada aturan susunan organisasi tata kerja (SOTK) perangkat daerah yang menjadi acuan dasar hukumnya.

”Belum ada pelimpahan kewenangan secara resmi sesuai peraturan yang ada. Jadi, pengelolaannya belum menjadi kewenangan kami,” kata Agus Kostaman.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk menindaklanjuti hal itu, pihaknya saat ini tengah melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda).

Koordinasi tersebut untuk memastikan kewenangan ataupun tupoksi pengelolaan pasar hewan yang memprihatinkan tersebut, sesuai dengan regulasi. Selain itu juga, katanya, berdasarkan dasar peraturan yang ada saat ini.

“Jadi, belum menjadi kewenangan kami. Sekarang kami masih koordinasi dengan bagian hukum dan organisasi Setda untuk membahas kewenangan itu,” pungkasnya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor-Adi)