Selasa, Agustus 9, 2022
BerandaBerita CiamisAkademisi Unigal Ciamis Tanggapi Soal Tuntutan Jaksa Kasus Moge Tabrak Bocah

Akademisi Unigal Ciamis Tanggapi Soal Tuntutan Jaksa Kasus Moge Tabrak Bocah

Berita Ciamis (harapanrakyat.com),- Akademisi Unigal Ciamis, Jawa Barat, H. Dudung Mulyadi., S.H., M.H, mengomentari mengenai tuntutan jaksa terhadap terterdakwa kasus moge yang menabrak dua bocah di Kabupaten Pangandaran.

Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ciamis menuntut terdakwa 6 bulan penjara dengan denda maksimal Rp 12 juta, subsider 1 bulan.

Menurut Dudung Mulyadi yang juga Wakil Rektor ll Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, bahwa fenomena tersebut merupakan sebuah terobosan.

Ia menilai, keadilan mengenai kontek kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah kejadian yang tidak diinginkan dan disebut sebagai kelalaian.

Karena dalam konteks kecelakaan yang tidak disengaja itu merupakan ketidak inginan siapapun. Apalagi hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Baca Juga : Lama Ditunggu, Ini Jadwal Sidang Kasus Moge Tabrak Bocah di Pangandaran

“Kalau kita kaitkan dengan UU Lalu Lintas serta pasal yang mengacam kurungan maksimal 6 tahun, yang mana isinya bila menyebakan korban meninggal dunia. Maka isi pasal tersebut adalah sebuah batas maksimal hukuman,” kata Dudung.

Berarti, lanjutnya, kalau di bawah itu maka ketika JPU menuntut atau hakim memberikan vonis sebagaimana pasal tersebut sangat bisa. Selama memandang kejadian itu adil.

“Ketika kita memandang dalam aspek hukum global dan berbicara maksimal tuntutan 6 tahun, kemudian JPU menuntut 6 bulan. Maka jika berbicara rumus matematika aspek hukumnya tidak adil. Padahal maksimal itu bukan batasan untuk dijangkau yang logikannya bila perlu harus dijauhi,” terang akademi Unigal Ciamis ini.

Akademisi Unigal Ciamis Tanggapi Soal Hukuman

Dudung mencontohkan, misalkan hukuman tersebut dijangkau berarti membatasi kesewenang-wenangan hakim jangan lebih dari 6 tahun. Kalau pun kurang tidak masalah.

Baca Juga : Seminar Hukum, Dekan FH Unigal Ciamis; Mahasiswa Bisa Jadi Pelopor Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa

Mengenai lebih berat hukuman maling ayam ketimbang menabrak hingga meninggal.

Menurut Dudung bahwa, logika hukumnya jika maling berbicara sengaja dengan didasari oleh niat. Sedangkan, kalau konteksnya menabrak dan tidak sengaja, maka itu adalah kelalaian.

“Tidak mungkin kalau ada maling kita samakan dengan kelalaian. Kita sebagai masyarakat harus mengerti dari sengaja dan tidak sengaja. Sehingga masyakat tidak salah menafsirkan dua makna tersebut,” terangnya.

Dudung juga menjelaskan, ketika JPU menuntut 6 bulan itu sah-sah saja. Terlebih JPU ada dasar tuntutannya. Orang tua korban meminta kepada hakim maupun JPU agar para terdakwa mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya.

Hal itu karena orang tua korban menganggap bahwa peristiwa ini merupakan sebuah takdir Tuhan.

“Dengan fenomena ini kita harus belajar bahwa hukum itu bukan untuk menghukum. Tapi untuk memberikan pelajaran siapa saja yang menjadi pelanggar hukum,” pungkas Dudung. (Fahmi/R3/HR-Online/Editor-Eva)