Berita Jabar (harapanrakyat.com),- Komunikolog Politik dan Hukum Nasional, Tamil Selvan menduga bahwa pernyataan Ihsan Ayatullah dalam sidang dugaan kasus suap pegawai BPK di Kabupaten Bogor ada indikasi pemerasan.
Hal tersebut terungkap dari pernyataan Ihsan, saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (8/8/2022).
Ihsan sendiri merupakan Kasubid BPKAD atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
Ia mengaku menghimpun dana tersebut dari SKPD di Pemkab Bogor. Hal itu lantaran adanya permintaan dari pihak pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, dari pengakuan Ihsan bahwa ia bergerak (menarik uang) secara sendiri tanpa ada perintah dari bupati.
Sehingga, pernyataan Ihsan terkait permintaan sejumlah uang untuk meraih predikat Opini WTP, bisa dikatakan sebagai dugaan pemerasan.
Baca Juga: Sidang Dugaan Suap di Bogor, Ihsan Ayatullah Sebut Beri Uang karena Diminta Auditor BPK
Artinya, menurut Tamil, dengan indikasi pemerasan itu maka tuduhan terhadap Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin terbantahkan.
“Jadi sebenarnya sudah salah sasaran. Kemudian, Ade Yasin hanya menjadi korban atas oknum BPK yang meminta uang ke Ihsan. Padahal, Ihsan jelas bergerak sendiri. Jadi tidak ada keterlibatan Ade Yasin,” katanya kepada awak media, Selasa (9/8/2022).
Benarkah Bupati Bogor Nonaktif tidak Terlibat dalam Kasus Suap BPK?
Tamil berharap, agar ketua majelis hakim dapat mengkaji dengan rinci dan jelas atas kasus yang Ade Yasin alami.
Pasalnya, menurut Tamil, secara kronologi dan pengakuan sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan jelas tidak ada perintah dari Bupati Bogor nonaktif.
“Jadi Ade Yasin hanya korban dan terdzolimi,” ucapnya.
Sehingga atas dasar itulah, sambungnya, Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya membebaskan Ade Yasin. Selain itu juga, KPK seharusnya membersihkan nama baik Bupati Bogor nonaktif ini.
“Karena tidak terbukti kalau Ade Yasin terlibat,” ungkap Tamil.
Pernyataan Saksi dalam Sidang Kasus Suap BPK di Bogor
Sementara itu, Ihsan Ayatullah, salah satu terdakwa dugaan kasus suap auditor BPK buka suara.
“Bahwa yang saya sampaikan ke SKPD adalah permintaan dari BPK,” katanya.
Ia mengaku yang mengumpulkan dana yang sumbernya dari perangkat daerah serta pengusaha
Hal itu juga diungkapkan oleh Sekretaris BPKAD, Andri Hadian. Andri mengaku bahwa Ihsan meminta tolong kepadanya untuk mengambil uang dari Bappenda atau Badan Pengelola Pendapatan Daerah sejumlah Rp 100 juta.
Baca Juga: Dugaan Suap Auditor BPK, Saksi KPK Akui tak Ada Perintah dari Ade Yasin
Sedangkan saksi lainnya yakni Kasubag Penatausahaan Keuangan Sekretariat Pemkab Bogor, Rully Faturahman, mengaku menyerahkan uang kepada Ihsan. Uang tersebut bersumber dari hasil pinjam ke pengusaha serta sebagian uang pribadinya.
“Untuk yang Rp 50 juta, saya pinjam yang mulia. Sedangkan yang Rp 10 juta adalah pribadi sendiri,” terangnya.
Selain mencari uang, Ihsan juga sempat meminta Rully agar menyiapkan 2 rekening khusus. Rekening tersebut untuk berurusan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
“Saudara Ihsan menelepon saya, bahwa kali ini BPK meminta cashless. Ihsan juga meminta saya untuk membikin rekening. Saya menyuruh staf untuk membikin rekening,” ujarnya.
Tersangka Kasus Dugaan Suap Pegawai BPK di Bogor
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, lembaga antirasuah (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap auditor BPK.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, penetapan tersangka tersebut setelah pihaknya mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan juga alat bukti. Kemudian, lembaga antikorupsi ini melakukan penyelidikan serta menemukan bukti permulaan yang cukup.
Sementara, dari 12 orang yang ditangkap, 8 yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk salah satunya adalah Bupati Bogor Ade Yasin.
Sedangkan oknum pegawai BPK Perwakilan Jabar yang menjadi tersangka kasus suap di Bogor, KPK menetapkan empat tersangka.
Mereka antara lain Kasub Auditor IV Jawa Barat 3 Pengendali Teknis, Anthon Merdiansyah. Arko Mulawan, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor.
Kemudian 2 Pemeriksa pada BPK Perwakilan Jabar, yaitu Gerri Ginajar Trie Rahmatullah serta Hendra Nur Rahmatullah Karwita.
Sementara dalam sidang dugaan suap pegawai BPK Senin kemarin, Jaksa KPK menghadirkan 6 saksi PNS dari BPK serta Pemkab Bogor.
Adapun 6 saksi yang dihadirkan untuk 4 terdakwa, yaitu Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUPR Rizki Tufik Hidayat. Kemudian, Sekretaris DPUPR Adam Maulana dan Kasubag Kasda BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah. (Adi/R5/HR-Online/Editor-Adi)
