Jumat, September 30, 2022
BerandaBerita BanjarAktivis Kota Banjar: Bansos BBM Jangan Sampai Salah Sasaran

Aktivis Kota Banjar: Bansos BBM Jangan Sampai Salah Sasaran

Berita Banjar, (Harapanrakyat.com),- Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjar, Jawa Barat, mengingatkan Pemerintah Kota agar teliti dalam verifikasi dan validasi data penerima Bansos BBM.

Ketua HMI Kota Banjar Budi Nugraha mengatakan validasi data sangat penting agar penyaluran bansos tepat sasaran dan merata.

Selain itu, penerima bantuan juga harus berdasarkan kriteria. Persyaratan penerima harus jelas sesuai data dan fakta di lapangan. Tujuannya supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga yang lain.

Validasi itu juga untuk menghindari agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan dari program bansos lain dari pemerintah pusat.

“Jangan sampai pembagian Bansos BBM ini tidak tepat sasaran. Maka dari itu sudah seharusnya pendataan harus benar,” kata Budi kepada HR Online, Sabtu (17/9/22).

Baca Juga: 7000 KPM di Langkaplancar Pangandaran Mulai Terima Bansos BBM

Selain validasi data, Pemkot Banjar juga harus memperhatikan mekanisme penyaluran bantuan. Jangan sampai menyulitkan warga yang akan menerima bantuan.

Terlebih lagi anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial pengalihan subsidi BBM tersebut cukup besar. Sehingga harus memberikan manfaat dan bisa berdampak pada ekonomi.

“Harus tepat sasaran sebagaimana tujuan adanya bantuan sosial yaitu untuk membantu warga dan mengatasi lonjakan harga,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Banjar Ade Setiana mengatakan Pemkot Banjar menyiapkan bansos dengan anggaran sekitar Rp 2,2 miliar. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi terjadinya inflasi imbas pengurangan subsidi BBM.

Rencananya bansos pengalihan subsidi BBM tersebut akan diberikan kepada penerima manfaat untuk beberapa sektor. Antara lain transportasi, penciptaan lapangan kerja dan kelompok masyarakat ekonomi rentan.

“Untuk penyaluran bantuan setelah penetapan RAPBD perubahan. Prosesnya saya kira nggak lama. Maksimal pertengahan Oktober biasanya sudah realisasi,” katanya. (Muhlisin/R9/HR-Online/Editor-Dadang)