Berita Ciamis (harapanrakyat.com),- Fraksi PKS sampaikan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang membahas 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Ciamis, di Gedung DPRD, Rabu (14/09/2022). Pandangan yang disampaikan Fraksi PKS itu tentunya di luar kontek pembahasan dalam rapat paripurna tersebut.
Wakil Ketua DPRD Ciamis dari Fraksi PKS, Dede Herli membenarkan, bahwa pihaknya menyuarakan tentang penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada saat pandangan Fraksi tentang 13 Raperda Kabupaten Ciamis.
“Penyampaian penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi saat rapat paripurna ini dirasa sangat penting. Karena para pimpinan dan pemangku kebijakan di Pemerintah Daerah Ciamis berkumpul. Agar mereka ketahui bahwa rakyat hari ini sedang menjerit, banyak keluhan masyarakat tentang kebutuhan pokok meningkat gegara harga BBM bersubsidi naik,” terangnya kepada HR Online, usai rapat paripurna.
Baca Juga : Terkait Gudang tak Berizin, Komisi A DPRD Ciamis akan Panggil Dinas Teknis
Dede herli menegaskan, Fraksi PKS sudah sedari awal menyuarakan penolakan tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Masyarakat hari ini sedang masa pemulihan pasca pandemi Covid 19 yang berkepanjangan.
“Pemerintah pusat harusnya berpikir bahwa ekonomi masyarakat sedang morat marit pasca pandemi Covid 19. Maka kami mendesak kepada Presiden Jokowi untuk mencabut kebijakan mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegas Dede Herli.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Ciamis, H. Uus Rusdiana menambahkan, semua anggota DPRD Ciamis dari Fraksi PKS menolak mengenai naiknya harga BBM bersubsidi. Karena kebijakan tersebut sangat menyengsarakan rakyat.
“Dari pusat hingga daerah sudah jelas kami menolak kenaikan BBM bersubsidi, dan menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk menyuarakan di berbagai media sosial tentang penolakan harga BBM bersubsidi,” tandasnya. (Fahmi/R3/HR-Online/Editor-Eva)
