Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Ketua DPRD Pangandaran, Jabar, menerima massa demonstrasi yang menolak kenaikan harga BBM, Rabu (7/9/2022) di ruang rapat paripurna.
Para pendemo sebelumnya meminta DPRD Pangandaran, menolak kenaikan harga BBM dan menandatangani kesepakatan bersama. Surat penolakan itu kemudian dilayangkan ke Presiden melalui DPR RI.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, menemui langsung pendemo serta memberikan kesempatan menyampaikan aspirasinya di dalam ruang rapat paripurna.
“Kita ajak para mahasiswa dan elemen masyarakat Pangandaran yang berdemonstrasi untuk masuk dan sampaikan tuntutannya di ruang paripurna ini,” kata Asep Noordin.
Kata Asep, setelah menyerap aspirasi tuntutan dari mahasiswa dan elemen masyarakat, ia mengajak SKPD teknis bersama-sama mencari solusi dari dampak kenaikan BBM.
“Pemerintah daerah harus bisa mengintervensi harga sembako di masyarakat, agar dampak kenaikan BBM tersebut tidak membebani,” jelas Asep Noordin.
Baca juga: Tenggelam, Pemandu Body Rafting di Pangandaran Belum Ditemukan
Pihaknya mengapresiasi mahasiswa, karena sudah membuat kajian-kajian agar dari dampak kenaikan BBM.
“Kita akan koordinasi dengan SKPD teknis dapat berjalan lancar masyarakat tidak merasa terbebani,” katanya.
Menurutnya, regulasi peraturan undang-undang tidak bisa diubah karena itu kewenangan pusat.
“Tapi kita bisa dengan melakukan strategi dari kenaikan BBM oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat,” ucap politisi PDIP ini.
Mahasiswa lanjut Asep, meminta kesepakatan bersama jika DPRD Pangandaran juga menolak terkait kenaikan harga BBM.
“Sebelumnya pada tanggal 30 Agustus rakorwil DPRD di Garut, kami dengan tegas menolak kenaikan harga BBM dan sudah kita sampaikan ke DPR RI,” ungkapnya.
Sementara itu salah seorang mahasiswa, Yosep mengatakan, pihaknya melakukan langkah mundur sebagai bentuk keprihatinan, karena ada satu fraksi di DPRD tidak ada di tempat dan tidak menandatangani surat kesepakatan bersama soal penolakan kenaikan BBM.
“Kita kecewa dengan kinerja anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, karena tidak ada tanda tangan satu fraksi, maka kita tarik mundur dengan berjalan mundur sebagai bentuk kekecewaan kami,” pungkasnya. (Madlani/R8/HR Online/Editor Jujang)
 di ruang rapat paripurna.){kind=link}