Sabtu, Oktober 1, 2022
BerandaBerita TerbaruKedudukan Wanita Jepang Pasca PD II, Bangkit dari Dominasi Patriaki

Kedudukan Wanita Jepang Pasca PD II, Bangkit dari Dominasi Patriaki

Kedudukan wanita Jepang pasca Perang Dunia (PD) II menarik untuk kita bahas. Sebelum era Shogun Tokugawa, Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki garis kepemimpinan berdasarkan pada Matrilineal (garis wanita).

Garis kepemimpinan Matrilineal ini tercermin dari mitologi Jepang yang menganggap jika negerinya  berasal dari rahim Dewi Matahari.

Selain dilahirkan dari Rahim Dewi Matahari, garis matrilineal yang ada dalam negaranya juga tergambar dari sosok para Ratu yang memimpin suku di negara-negara pedalaman Jepang.

Baca Juga: Bushido, Budaya Samurai yang Mendukung Modernisasi Jepang

Mereka memimpin layaknya seorang Raja yang biasa dipegang oleh sosok lelaki. Akan tetapi para wanita Jepang juga memimpin suku/klan yang terkenal dengan nama Uji.

Kepemimpinan yang diatur dalam garis Matrilineal kemudian runtuh seiring berjayanya kekuasaan Shogun Tokugawa pada tahun 1633-1854.

Wanita Jepang terkurung dan terdominasi oleh golongan lelaki. Mereka tak bisa lagi melakukan kepemimpinan layaknya negara tersebut era sebelum Keshogunan.

Namun seiring dengan berputarnya waktu, Jepang kemudian menempatkan kedudukan wanita menjadi lebih baik setelah peristiwa Perang Dunia II pada tahun 1940-an.

Dalam artikel kali ini penulis bertujuan untuk membahas bagaimana perpindahan kedudukan wanita Jepang dari era Shogun Tokugawa ke masa Perang Dunia II.

Kebangkitan Wanita Jepang Pasca PD II

Kebangkitan wanita Jepang dari dominasi Patriarki sejak era Shogun Tokugawa ternyata berakhir seiring dengan terjadinya Perang Dunia II.

Peristiwa Perang Dunia II mengharuskan setiap lapisan masyarakat Jepang membela negaranya menjadi pemenang perang.

Oleh sebab itu pada masa Perang Dunia II para wanita di Jepang wajib maju dengan mempelajari bidang ilmu sosial, dan politik.

Situasi dalam Perang Dunia II juga mewajibkan para wanita Jepang meninggalkan adat lama (confusianisme). Hal ini karena ajaran tersebut dinilai tak relevan dengan keadaan saat itu.

Kewajiban menjadi masyarakat cerdas untuk memenangkan Perang Dunia II membuat banyak wanita terdidik yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kelompok wanita Jepang di era Perang Dunia II tidak lagi menjadi kaum ibu yang hanya memiliki kewajiban melayani anak dan suami. Melainkan juga menciptakan generasi cerdas untuk kepentingan negara.

Peristiwa Perang Dunia II yang melibatkan Jepang inilah kemudian menjadi titik awal kebangkitan kaum hawa. Terutama kebangkitan dari dominasi laki-laki yang saat itu kerap terjadi.

Baca Juga: Sejarah Perdagangan di Asia, Perairan Samudera Jadi Jalur Niaga Pertama Orang Eropa

Kemajuan wanita Jepang pasca PD II ini terlihat dari beberapa kebijakan kekaisaran Jepang. Salah satunya dalam mengatur kurikulum pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk para wanita.

Selain itu kemajuan wanita Jepang pasca Perang Dunia II kerap tampil menjadi wanita yang berprofesi menjadi pegawai industri, pertanian modern, pendidikan, hingga aktor politik.

Masih Terjadi Diskriminasi yang Timbul dari Kesenjangan Gender

Meskipun pasca PD II wanita Jepang telah mengalami kebangkitan dari dominasi laki-laki, namun pola-pola diskriminasi yang menimbulkan kesenjangan gender terus terjadi.

Salah satu pola diskriminasi yang terjadi adalah sistem pengupahan. Pengupahan pekerja kaum wanita berbeda 50 persen dari pekerja lelaki.

Selain diskriminasi dalam sistem upah, para wanita Jepang juga kerap mengalami diskriminasi pada saat kenaikan pangkat.

Diskriminasi yang melibatkan kenaikan pangkat untuk pekerja wanita Jepang sering terjadi dalam lingkungan perkantoran terutama bagi mereka yang menjadi Pegawai Negeri.

Wanita Jepang juga terus mengalami diskriminasi masa kerja. Seperti halnya tidak memiliki jenjang waktu yang sama dalam hal pensiun dengan pegawai lelaki.

Biasanya pegawai wanita di Jepang dipensiunkan dengan singkat, maksimal di umur 30-40 tahun. Sementara lelaki lebih dari umur itu masih bisa bekerja. Diskriminasi ini terus berjalan hingga saat ini di Jepang.

Pola-pola diskriminasi semacam ini bertujuan untuk memilih produktivitas pekerja. Sebab sebagian orang Jepang menganggap tenaga wanita cepat terkuras dibandingkan tenaga laki-laki.

Oleh sebab itu pola diskriminasi yang mengatur jenjang waktu pensiun pegawai wanita yang singkat di Jepang ini tujuannya untuk mengurangi jumlah pegawai yang tidak lagi produktif.

Baca Juga: Borneo Barat Shinbun, Surat Kabar Nippon Gratiskan Belajar Bahasa Jepang

Kemajuan Wanita Jepang

Saat itu memang masih ditemukan pola-pola diskriminasi yang melanda pegawai dari kalangan wanita di Jepang. Namun, setidaknya situasi ini telah menjadi titik terang untuk kebangkitan wanita dari dominasi golongan laki-laki.

Titik terang wanita Jepang dalam kebangkitan dari dominasi lelaki juga tercermin dalam peristiwa berakhirnya politik isolasi era kepemimpinan Shogun Tokugawa (1633-1854).

Selain itu keberhasilan wanita Jepang dalam menggapai titik terang kesetaraan gender juga tergambar dari munculnya pendidikan tinggi yang terus meningkat.

Orang Jepang juga kian menghidupkan kembali mitologi tentang nenek moyang mereka yang merupakan titisan dari Dewi Matahari. Mitologi ini tentu membantu orang Jepang untuk mencari titik terang bagaimana sejarah menempatkan wanita sebagai manusia yang Adiluhung.

Kemunculan tokoh-tokoh Nasional Jepang yang berasal dari Wanita juga telah membantu kita untuk melihat bagaimana titik terang orang Jepang memperjuangkan kesetaraan gender.

Pernyataan berikut sebagaimana mengutip Mudji Hartono dalam Jurnal Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah berjudul “Wanita Jepang dalam Perspektif Historis”, (Hartono, 2007: 11). (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)