harapanrakyat.com,- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menyebut kalau anggota DPRD Kota Tasikmalaya mabok massal.
Bahkan, PMII juga mengkritik para wakil rakyat tersebut tengah memperkaya diri di tengah tingginya angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya.
Tentunya kritikan yang PMII lontarakan bukan tanpa alasan. Lantas apa penyebabnya sampai perkumpulan mahasiswa itu menyebut anggota DPRD Kota Tasikmalaya mabok massal?
Baca Juga: Ancam Kebebasan Berpendapat, Mahasiswa di Tasikmalaya Minta Cabut RKHUP Bermasalah
Salah seorang Pengurus Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Adriana Nugraha mengungkapkan, sorotan terhadap DPRD karena akibat dari kebijakan yang tidak pro rakyat.
Kebijakan tersebut yakni mengenai kenaikan tunjangan, yang meliputi kesejahteraan pimpinan dan anggota. Kemudian, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Tasikmalaya.
“Mabok tidak hanya dilakukan oleh berandalan saja. Nampak DPRD Kota Tasikmalaya secara bersama-sama, secara kolektif kolegial telah kehilangan kesadaran akan sikap dan keputusan yang telah dibuat,” ungkapnya kepada harapanrakyat.com, Rabu (30/11/2022).
Ia merasa bahwa kebijakan tersebut sangat absurd. Hal itu mengingat Kota Tasikmalaya adalah kota yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Dan merupakan yang tertinggi di Jawa Barat dengan angka kemiskinan mencapai angka 13,13 persen,” tegasnya.
Menurut Adriana, seharusnya anggota DPRD Kota Tasikmalaya menggunakan hak dan fungsi budgeting untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jangan memanfaatkan Hak Budgeting menjadi alat perampokan untuk mengkhianati kepercayaan publik terhadap DPRD Kota Tasikmalaya,” jelasnya.
Baca Juga: PMII Soroti Sampah Berserakan di Pinggir Jalan Kota Tasikmalaya
Jadi, sambungnya, anggota dewan membuat kebijakan jobs-stimulating recovery ekonomi. Yaitu, dengan mengusulkan atau membuat kegiatan yang lebih produktif di pemerintahan, mengenai pemulihan ekonomi daerah.
Artinya, kata Adriana, bahwa kebijakan-kebijakan yang DPRD buat harus berdasarkan kepatutan, dan kewajaran.
“Bukan malah anggota DPRD Kota Tasikmalaya mabok massal dengan memperkaya diri di tengah-tengah masyarakat yang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan,” katanya.
Tanggapan DPRD Kota Tasikmalaya yang Disebut Mabok Massal
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, mengklarifikasi terkait sorotan dan kritikan yang PMII lontarakan. Yaitu, terkait dengan adanya isu kenaikan beberapa tunjangan untuk anggota dewan.
Aslim mengaku, bahwa untuk tahun 2023 tidak ada kenaikan di beberapa tunjangan dewan seperti yang berkembang saat ini.
Baca Juga: Aliansi BEM Kota Tasikmalaya Pimpinan Rapat Paripurna Hingga Usir Anggota DPRD
Namun ia menjelaskan, bahwa yang ada adalah rancangan penyesuaian tunjangan transportasi.
“Dan itupun masih dalam tataran penilaian konsultan jasa penilaian publik dalam appraisal. Nanti akan dikaji terlebih dahulu,” singkatnya kepada HR Online, Rabu (30/11/2022). (Apip/R5/HR-Online/Editor-Adi)
