Bintang Timoer merupakan koran Indonesia yang pertama kali terbit pada tanggal 1 Juli 1926. Dari namanya kita bisa menilai orientasi jurnalisme yang kuat. Ya Bintang Timoer adalah salah satu surat kabar revolusioner di Indonesia.
Meskipun yang mengelola koran ini orang Belanda, tetapi para penulis sekaligus pemimpin redaksinya terkenal netral. Adapun nama perusahaan koran Bintang Timoer yaitu, N. V. Electrische Drukkerij en Uit Gevert Mij. Sebuah industri media terkemuka pada zaman tersebut.
Koran Bintang Timoer juga menjadi salah satu pelopor penggunaan dua bahasa dalam jadwal terbit tulisan. Mereka menerbitkan koran ini dengan menggunakan bahasa Melayu dan Belanda.
Baca Juga: Profil Alimin Prawirodirdjo, The Great Old Man Komunis Indonesia
Tujuannya untuk mendidik kaum bumiputera sekaligus menyamaratakan pengetahuan agar tak tertinggal dari orang-orang Eropa lainnya.
Pada zaman Belanda tepatnya pada tahun 1926-1927 koran Bintang Timoer banyak menyoroti berbagai gerakan buruh.
Oleh sebab itu para jurnalis Bintang Timoer terkenal dengan sebutan “wartawan buruh”. Sebagian koran ini bahkan memberitakan pemberontakan PKI di berbagai tempat di Jawa dan Sumatera.
Koran Bintang Timoer Beberapa Kali Kena Bredel dan Larangan Terbit
Menurut Agung Dwi Hartanto dalam buku berjudul, “Seabad Pers Kebangsaan, 1907-2007” (2007), karena berani menerbitkan tulisan bernada perjuangan revolusi, Bintang Timoer kena bredel beberapa kali oleh Dewan Penerangan Belanda pada tahun 1927.
Pada saat Bintang Timoer terkena larangan terbit, perusahaan media pro-revolusi Indonesia ini sedang mencapai produksi tertinggi. Saat itu dalam satu tahun Bintang Timoer berhasil menerbitkan 12.000 oplah koran.
Perusahaan penerbitan Bintang Timoer pun menghitung produksi akhir tahun dan membuatnya menjadi per-edisi dalam bentuk eksemplar.
Namun karena Belanda tersinggung dengan tulisan-tulisan Bintang Timoer, akhirnya koran ini kena bredel dengan tidak terbit sampai pertengahan tahun 1930.
Ketika Bintang Timoer mulai merangkak maju, Jepang masuk menduduki wilayah jajahan Belanda pada tahun 1942. Akibatnya Bintang Timoer tak mendapatkan izin terbit.
Jepang melarang semua media di Hindia Belanda beroperasi tak terkecuali Bintang Timoer. Koran warisan kolonial tersebut dipaksa Jepang untuk berhenti mencetak harian berkala.
Bintang Timoer harus berhenti terbit setiap minggu mengikuti aturan “Belati” Atau dalam bahasa Jepangnya terkenal dengan Undang-undang “Osamu Seirei“.
Baca Juga: Sejarah Konflik PKI dan Muhammadiyah, Gegara Berebut Massa Aksi
Suara Bintang Timoer sebagai koran Nasional tak terdengar lagi, namun setelah Jepang kalah dan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, koran tersebut kembali mengudara. Untuk menghindari stigma buruk Bintang Timoer mengubah namanya jadi Bintang Timur tanpa “oe”.
Mendukung Partai Politik
Ketika Bintang Timur berdiri kembali pasca pemerintahan represif Jepang, surat kabar tersebut memiliki ketua perusahaan bernama, MT. Hutagalung. Sedang ketua redaksinya M. Danukusumo dan JK Panggabean menjadi komisariat.
Tiga tokoh ini terkenal sebagai “Politisi” Partai Rakjat Nasional (PRN). Oleh sebab itu gerakan mereka condong pada perjuangan kepartaian.
Tidak seperti zaman Belanda koran Bintang Timur saat ini jadi corong perjuangan PRN memperoleh suara rakyat. Karena memperjuangkan kepentingan rakyat, Bintang Timur mendapatkan perhatian khalayak pembaca. Korannya laris bahkan dalam seminggu bisa terbit 2-3.
Karena merasa banyak yang berpihak pada Bintang Timur, koran legendaris nan revolusioner zaman Belanda tersebut kemudian membuat tajuk berita kontroversial. Koran ini memberitakan peraturan baru pemerintah telah membebani kehidupan rakyat jelata.
Terdapat 14 aturan pemerintah yang memberatkan rakyat tertulis dalam berita Bintang Timur. Karena pemerintah merasa terdesak dan mendapatkan stigmatisasi buruk dari masyarakat, maka dengan cepat Jaksa Agung mencabut izin terbit sementara Bintang Timur pada 12 Juni 1963.
Tak lama setelah keputusan itu menimpa koran Bintang Timur, maka pemerintah kembali mengijinkan terbit pada 17 Juni 1963. Hal ini tak lepas dari peran media cetak lain yang menuntut pengembalian izin terbit Bintang Timur untuk menjaga stabilitas sosial melihat transparansi pemerintah dalam bertugas.
Menjadi “Koran Ramah PKI”
Pada tahun 1964-1965 koran Bintang Timur menjadi salah satu ladang tokoh PKI “menggaet” Massa. Salah satunya anggota Comite Central PKI bernama Njoto.
Ia sering menerbitkan tulisan berbau politik di dalam surat kabar Bintang Timur. Oleh sebab itu tak heran apabila koran tersebut memiliki julukan “Koran Ramah PKI”.
Baca Juga: Profil Njoto, Wakil Ketua PKI yang Dipecat Akibat Perselingkuhan
Selain Njoto, seniman terkemuka kekiri-kirian Pramoedya Ananta Toer juga sering menjadi pengisi rubrik kebudayaan (sastra) dalam Bintang Timur.
Isinya mengarahkan massa agar berpihak pada komunis. Konon partai berlambang palu dan arit ini akan membawa pengikutnya menemukan kesejahteraan sosial yang merata.
Bahkan pada HUT PKI ke-45 tahun di Senayan Jakarta, koran Bintang Timur ikut meliput kebahagiaan anggota sekaligus petinggi partai.
Koran kiri ini jadi pusat perhatian Sukarno sebab hasil liputan tersebut menaruh potret sang proklamator di halaman depan bertajuk “Subur-suburlah PKI”.
Setelah meletus G30S/PKI tahun 1965 seluruh keterlibatan organisasi menjadi sasaran militer. Surat kabar Bintang Timur pun ikut menjadi bagian sasaran perburuan militer. Akibatnya seluruh wartawan dan redaksi Bintang Timur tertangkap.
Militer menjebloskan mereka ke penjara. Laporan berkala Nasional pun berkurang, inilah pertama kali Indonesia zaman Orde Baru bertindak represif terhadap pers. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
