Pajak zaman kolonial Belanda menyengsarakan rakyat kala itu. Karena itu pula kebijakan pajak ini mendorong lahirnya praktik perbanditan.
Pada tahun 1800-an pemerintah jajahan Belanda mengganti kebijakan perdagangan di Indonesia, dari semula dikelola oleh kongsi dagang VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) –terpusat menjadi perdagangan partikelir (Swasta) yang menguntungkan individualitas.
Akibat kebijakan ini banyak petani yang menderita karena sistem baru tersebut menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka sehari-hari. Pemilik lahan (Pemerintah Hindia Belanda dan Swasta) menarik pajak pada petani pribumi.
Mereka mewajibkan petani membayar pajak 50 persen dari hasil yang seharusnya mereka dapatkan –tidak menimbang rugi akibat incident (cuaca, gagal panen, dst).
Baca Juga: Kekejaman Tentara NICA di Banten, Melanggar Batas Kemanusiaan
Tentu ini memberatkan petani, kalau iya ternyata setiap bulan untung terus, tapi jika tidak bukannya mendapat hasil tapi malah Belanda dan Swasta yang mereka untungkan.
Peristiwa ini membuat para petani miskin. Mereka kesulitan mencari pekerjaan dan sering mengalami kelaparan. Akibat ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan pajak seperti inilah lahir golongan sosial baru yang sering membuat onar.
Orang-orang Belanda menyebut mereka dengan istilah Bandit. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Bandit merupakan terminologi kriminal yang mengandung arti penjahat, perampok, atau pencuri.
Pajak Zaman Kolonial Belanda di Tiga Karesidenan Memicu Perbanditan
Menurut Ryantino P. Nagari dalam artikel berjudul, “Bandit-Bandit Pedesaan Jawa” (2015), setidaknya terdapat tiga daerah Karesidenan di pulau Jawa yang struktur kebirokrasiannya memicu perkembangan Bandit di pedesaan-pedesaan.
Antara lain tiga Karesidenan itu adalah, Karesidenan Banten- Batavia, Karesidenan Surakarta-Yogyakarta, dan Karesidenan Pasuruan-Probolinggo.
Tiga daerah Karesidenan di atas merupakan basis perbanditan yang kuat. Penyebab utama perkembangan Bandit di daerah tersebut adalah karena penerapan kapitalisme ekonomi yang merajalela.
Baca Juga: Sejarah Perlawanan Umat Islam Ciamis terhadap Belanda, Menginspirasi Bandung Lautan Api
Penguasa dari golongan elit daerah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeksploitasi faktor produksi pedesaan.
Artinya mereka terus memeras tenaga petani, para penguasa Swasta dan Pemerintah ikut mengawasi dan menikmati hasilnya. Akibat struktur ini terus berulang maka kesengsaraan petani semakin bertambah besar.
Kesengsaraan inilah yang menyebabkan lahirnya para Bandit di desa-desa. Biasanya para Bandit merampok harta orang kaya –pemerintah kolonial, elit lokal, dan swasta. Mereka tak serta merta menikmati hasil rampokannya sendiri, sebagian ada yang mereka bagi pada orang-orang miskin dan menderita kelaparan.
Oleh sebab itu dari tiga daerah karesidenan tersebut wajar apabila memiliki jumlah grafik yang terus menunjukan tingginya aktivitas Bandit. Sebab Karesidenan Banten- Batavia, Karesidenan Surakarta-Yogyakarta, dan Karesidenan Pasuruan-Probolinggo menerapkan sistem pajak yang menyebabkan petani miskin dan melarat.
Perbanditan Memicu Perlawanan Sosial
M. C. Ricklef dalam buku berjudul, “Modern Javanese Historical Tradition: A Study of an Original Kartasura Chronicle and Relate Materials” (1978), mengatakan fenomena perbanditan memicu lahirnya perlawanan sosial.
Seperti halnya peristiwa perlawanan sosial yang terjadi di lingkungan petani Surakarta dan Yogyakarta. Beberapa fakta mengatakan jika para Bandit-bandit liar lah yang menghasut petani miskin mengadakan perlawanan sosial. Mereka mempengaruhi petani agar masyarakat agraris merebut tanahnya kembali –intinya tidak mau bayar pajak.
Sedangkan menurut Suhartono dalam “Perbanditan Pedesaan di Jawa 1850-1942” (1993), perlawanan sosial tidak hanya terjadi di Surakarta dan Yogyakarta saja. Akan tetapi terjadi pula di Karesidenan Banten dan Batavia.
Penyebab utama perlawanan sosial yang menuntut penghapusan pajak agraris berasal dari para Bandit. Mereka mempengaruhi petani tidak bayar pajak. Strukturnya masih sama yaitu sistem pajak adalah faktor utama kerusuhan kolektif ini terjadi.
Para Bandit di Karesidenan Banten-Batavia menghasut petani yang menyewa tanah milik partikelir supaya mogok tidak membayar pajak. Jika mereka mengadakan intimidasi dan pengusiran paksa maka para petani harus kompak melawan.
Berbeda dengan apa yang terjadi di dua Karesidenan di atas, perjuangan Bandit menentang pajak kolonial di Karesidenan Pasuruan-Probolinggo terbilang menarik. Para Bandit melakukan penyelamatan sosial pada orang miskin.
Mereka (Bandit) merampok harta orang kaya dan membagikan hasil rampokan itu pada rakyat miskin yang sedang kelaparan.
Sebagaiman Fachri Albar dalam Jurnal UNY Vol. 12, No. (1) (2021) berjudul, “Kemunculan Jago Betawi dan Perkembangannya di Wilayah Tanah Abad Tahun 1880-1920” menyebut pelaku aksi perampokan tersebut dengan istilah Bandit Sosial.
Baca Juga: Kekalahan Belanda Pasca PD II: Kabur ke Australia, Tumbalkan Serdadu Pribumi
Kemunculan Renternir jadi Musuh Bandit
Setelah munculnya fenomena Bandit sosial di Pasuruan-Probolinggo, kemunculan rentenir yang terbentuk dari kegiatan kapitalisme partikelir di Batavia menjadi isu menarik yang melibatkan aktivitas Bandit semakin meningkat di pusat ibukota jajahan.
Rentenir yang kala itu terkenal dengan istilah Lintah Darat merupakan musuh Bandit, mereka jadi sasaran orang kaya kedua setelah pemerintah, partikelir (swasta) dan elit modern lokal untuk dikuras hartanya.
Lintah Darat ini membuat rakyat semakin miskin. Mereka meminjamkan uang untuk kepentingan sehari-hari para petani yang tak kuat membayar pajak. Namun saat para petani akan mengembalikan uang pinjaman itu, ada bunga yang berlipat di akhir bulan pembayaran.
Kebanyakan Rentenir berasal dari golongan Timur Asing, selain itu ada pula pejabat daerah –kepala desa. Mereka kerap jadi sasaran Bandit berbuat kriminal. Tak jarang opas Belanda sering menemukan jasad tak dikenal yang diduga merupakan Rentenir.
Dari fenomena ini pajak zaman kolonial Belanda merupakan salah satu faktor penyebab angka kriminalitas tinggi. Karena pajak petani jadi miskin, kebutuhan pangan terbatas, dan kelaparan dimana-mana. Belanda benar-benar menguras seluruh kekayaan kita termasuk harta para pribumi melalui kebijakan paksanya –pajak. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
