Pemerintah ingin tambah saham Freeport sebanyak 10%. Ya, pemerintah ingin menambah porsi dari sahamnya di PT Freeport jadi 61%. Hal ini rencananya akan pemerintah lakukan melalui mekanisme kontrak IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Freeport.
Baca Juga: Cum Dividen Saham Dibuka Mulai Tanggal 26 April 2023
Adapun untuk IUPK Operasi Produksi Freeport tersebut bakal berakhir pada tahun 2041 mendatang. Tujuan dari langkah ini ialah untuk menambah pendapatan negara untuk jangka panjang dengan memanfaatkan sisa potensi sumber daya mineral yang ada di tambang Grasberg, Papua.
Pemerintah Ingin Tambah Saham Freeport, Saat Ini Mencapai 51%
Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi atau Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan bocoran bahwa pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10%.
Pemerintah sebelumnya sudah memberi perpanjangan waktu kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) agar dapat mengekspor konsentrat sampai 24 Mei nanti. Ekspor konsentrat tembaga secara aturan akan dilarang mulai Juni 2023.
Bahlil mengungkapkan kepemilikan saham pemerintah di PTFI sekarang ini mencapai 51%. Dengan penghasilan perusahaan yang semakin bagus, pemerintah berharap jika kepemilikan saham ini mampu bertambah jadi 61%.
Bahkan, di dalam laporan Freeport terhadap pemerintah, utang BUMN untuk mengambil alih PTFI tersebut besar kemungkinan akan lunas pada 2024 mendatang.
Baca Juga: Saham Pertamina Geothermal Targetkan Tembus Lebih Tinggi
Pemerintah tengah mempersiapkan rencana untuk memperpanjang, namun dengan cara penambahan saham yang mana pemerintah bakal menambah saham kira-kira 10%.
Kendati begitu, Bahlil sendiri masih enggan untuk membahas lebih detail terkait rencana penambahan saham pemerintah di PT Freeport. Sebab, hal itu masih dalam pembahasan.
Pemerintah Ingin Tambah Saham Freeport, PTFI Harus Bangun Smelter di Papua
Bukan hanya menambah kepemilikan saham di PTFI, pemerintah pun meminta kepada Freeport supaya membangun smelter di Papua. Bahlil yang besar di Tanah Papua mengungkapkan, pembangunan smelter di sana adalah wujud keadilan serta pemerataan ekonomi untuk masyarakat setempat.
Lebih jauh, alasan perpanjangan pengelolaan untuk PT Freeport Indonesia salah satunya adalah demi menjaga supaya produksi tambang tidak mengalami penurunan.
Sebab, berdasarkan data yang ada, produksi konsentrat PTFI setiap tahunnya mencapai 3.000.000 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 1,3 juta ton dilakukan pengolahan di smelter lama.
Sedangkan pengolahan sisanya sebanyak 1,7 juta ton bertempat di smelter baru mereka yang sekarang ini sedang dalam proses pembangunan di Gresik, Jawa Timur.
Nilai Evaluasi PT Freeport
Pemerintah ingin tambah saham Freeport 10% demi mendukung implementasi green economy. Targetnya adalah pengurangan emisi gas rumah kaca sejumlah 30 persen di tahun 2030 nanti lewat pemakaian sistem kereta listrik tanpa awak untuk tambang bawah tanah.
Bahlil lebih lanjut menegaskan bahwa apabila PT Freeport Indonesia tutup, Indonesia bakal mengalami kerugian. Sebab, pemerintah punya saham di PTFI sebanyak 51%.
Baca Juga: Saham Properti SAGE Meningkat dan Aktif dalam Perdagangan
Lebih dari itu Bahlil juga menyampaikan, dengan nilai evaluasi PT Freeport sekarang ini yang sudah mencapai angka 20 miliar dolar AS, maka Indonesia telah mengantongi keuntungan kurang lebih 110 miliar dolar AS. Ini setara dengan 150 triliun rupiah dengan kepemilikan saham di Freeport 51%.
Bahlil kembali menegaskan, PTFI semestinya bersedia untuk menerima tawaran pemerintah ingin tambah saham Freeport. Jika Freeport menolak, Bahlil siap dievaluasi untuk menjadi menteri. (R10/HR-Online)
