harapanrakyat.com,- PKS masih berada dalam tahap penentuan arah menyusul kolaborasi Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar untuk Pemilihan Presiden 2024. Kabar-kabar mengenai kemungkinan PKS membentuk poros baru dengan Partai Demokrat juga semakin santer terdengar.
Dalam konteks ini, bergabungnya Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 telah menciptakan kejutan besar dalam dunia politik, termasuk bagi PKS. Betapa tidak, PKB yang sebelumnya memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, kini beralih mendukung Anies Baswedan. Situasi ini menjadikan PKS harus menentukan arah kedepannya.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan hingga saat ini, belum ada opsi yang dibicarakan oleh partainya untuk meninggalkan Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Soal Dukungan ke Anies, PKS Persiapkan Keputusan dengan Matang
HNW menjelaskan bahwa PKS akan segera mengadakan rapat guna menentukan sikap setelah Cak Imin terpilih sebagai cawapres Anies. Keputusan tersebut akan didasarkan pada masukan dari berbagai pihak dan perkembangan politik terkini.
Keputusan yang diambil oleh Majelis Syura PKS akan diumumkan kepada publik. PKS tetap konsisten dengan komitmen dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang melibatkan PKS, NasDem, dan Demokrat.
Wakil Ketua MPR RI ini juga menyatakan harapannya agar PKB dapat bergabung sebagai anggota baru dalam KPP, sementara PKS tetap menghormati keputusan NasDem dan PKB yang mendukung pasangan Anies dan Cak Imin.
Kemungkinan PKS Meninggalkan Anies Baswedan?
Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya membuka peluang untuk meninggalkan Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sebagai tanggapan terhadap pernyataan Partai Demokrat yang mempertimbangkan pembentukan poros baru di Pilpres 2024.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyatakan bahwa meskipun PKS telah mendukung Anies Baswedan sebagai capres, segala kemungkinan masih terbuka mengingat pernyataan Partai Demokrat.
Menurut Jazuli, usulan Partai Demokrat untuk membentuk poros baru dalam Pilpres merupakan hak prerogatif dari partai tersebut.
PKS juga terbuka terhadap kemungkinan Partai Demokrat mengajukan proposal terkait pembentukan koalisi baru.
Baca juga: PKS Ingatkan Anies Baswedan Perbaiki Komunikasi dengan Partai Pendukung
Keputusan Demokrat Menunggu Majelis Tinggi
Partai Demokrat mempertimbangkan pembentukan poros baru setelah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Keputusan ini masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Demokrat memiliki alasan tersendiri.
Herman juga merespons pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenai upaya menteri aktif dalam melobi pembentukan poros baru. (R8/HR Online/Editor Jujang)
