harapanrakyat.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengkritisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Seperti diketahui, Pemprov Jabar menetapkan UMP 2024 sebesar Rp 2.57.495. Besaran UMP Jawa Barat itu naik sebesar 3,57 persen atau naik sekitar Rp 70.825 dari besaran UMP sebelumnya sekitar Rp 1.986.670.
Menurut Abdul Hadi Wijaya, Pemprov Jawa Barat seharusnya lebih memperhatikan realitas di lapangan, kondisi rakyat, inflasi, kemampuan daya beli masyarakat.
Baca Juga : Pemprov Jawa Barat Tetapkan UMP 2024, Ini Besarannya!
Politisi PKS itu mengungkapkan, para pekerja kurang puas terhadap kenaikan UMP sebesar 3,57 persen itu. Ia mengungkapkan, bentuk ketidakpuasan itu ada 11 perwakilan serikat pekerja di Jawa Barat yang melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat.
“Kami menangkap (memahami) ketidakpuasan masyarakat. Salah satunya dari 11 perwakilan serikat pekerja wilayah Jabar yang mengadukannya kepada kami,” kata Abdul Hadi di Kota Bandung, Kamis (23/11/2023).
Masyarakat atau kelompok serikat pekerja, lanjut Abdul Hadi, kurang puas karena UMP Jawa Barat 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Serikat pekerja memandang, regulasi tersebut merupakan revisi dari PP 36 Tahun 2021 dan PP 78 Tahun 2015.
Selain itu, para pekerja kurang puas karena proses penetapan UMP 2024 tersebut tidak mengakomodir aspirasi pekerja.
“Mereka kurang puas. Penyebabnya karena UMP 2024 mengacu PP Nomor 51 Tahun 2023. Para pekerja mempermasalahkan prosesnya yang mereka anggap tidak menampung aspirasi para pekerja. Itu yang mereka sampaikan ke Komisi V DPRD Jawa Barat,” tuturnya.
Dalam audiensi antara pekerja dengan DPRD, lanjut Abdul Hadi, para pekerja meminta penetapan UMP 2024 juga mempertimbangkan kenaikan harga bahan pokok.
Selain Keluhkan UMP Jawa Barat 2024, Pekerja Singgung UMK
Selain mengeluhkan UMP 2024, para pekerja pun menyinggung mengenai Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK).
Dalam audiensi baru-baru ini, kata Abdul Hadi, para pekerja mengeluhkan soal UMK antara pekerja lama dengan pekerja baru yang sama rata. Para pekerja meminta, UMK justru ada pembeda antara pekerja lama dengan yang baru.
Baca Juga : Pj Gubernur Jawa Barat Tetapkan UMP 2024, Ini Sikap Apindo
“Upah para pekerja yang sudah puluhan tahun dengan pekerja baru, mereka minta ada pembeda. Mereka (para pekerja) meminta tidak sama rata,” ungkapnya.
Komisi V DPRD Jawa Barat, lanjut Abdul Hadi, akan menyampaikan keluhan pekerja mengenai kenaikan UMP 2024 itu ke Pemprov Jabar. Termasuk ke DPR RI, kementerian terkait dan presiden. (Ecep/R13/HR Online)
 Jawa Barat 2024.){kind=link}