harapanrakyat.com,- Warga Kota Banjar, Jawa Barat, kini mulai menikmati layanan pembuatan Kartu Kuning atau AK1 di Mall Pelayanan Publik atau MPP Puspa Asih yang berlokasi di lantai 3 Terminal Tipe A Kota Banjar.
Kepala Bidang Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, Ninding Kosmana, mengatakan, sejak dibuka pada 9 November lalu semua pelayanan pembuatan kartu kuning untuk pencari kerja sudah beralih ke Mall Pelayanan Publik.
Sejak pemindahan layanan ke Mall Pelayanan Publik tersebut berdasarkan data jumlah pengunjung terjadi peningkatan pengunjung. Peningkatannya sekitar 20 persen.
Jumlah pencari kerja yang berkunjung ke Mall Pelayanan Publik sampai bulan Desember ini sudah sekitar seratus pengunjung. Kebanyakan masyarakat umum yang hendak bekerja.
“Sekarang masyarakat sudah mulai tahu ya. Jadi untuk pembuatan kartu kuning tidak lagi di Disnaker tapi di MPP,” kata Ninding kepada harapanrakyat.com, Selasa (12/12/2023).
Lanjutnya menyebutkan, meski terjadi peningkatan jumlah pengunjung, tetapi saat ini peningkatan warga membuat kartu kuning tidak begitu signifikan.
Baca Juga: Bayar Pajak hingga Perizinan Kini Bisa di Mall Pelayanan Publik Kota Banjar
Hal ini mengingat pencari kerja biasanya didominasi oleh kelulusan anak sekolah yang biasanya terjadi pada masa kelulusan sekolah. Selain itu juga saat momen pasca libur panjang hari raya.
“Kebanyakan masyarakat umum. Paling kalau ada momen job fair sama kelulusan anak sekolah biasanya terjadi peningkatan jumlah pencari kerja,” katanya.
Belum Ada Penambahan Layanan di Mall Pelayanan Publik Kota Banjar
Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar, Sahudi, mengatakan, sampai saat ini belum ada lagi penambahan loket pelayanan publik di MPP.
Hal ini karena sejumlah instansi terkendala dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi petugas loket.
Adapun pelayanan publik yang sudah berjalan di antaranya pembuatan kartu kuning (AK1), layanan administrasi kependudukan atau e-KTP, pembayaran pajak kendaraan, layanan BPJS Kesehatan dan perizinan berusaha.
“Sementara ini belum ada penambahan lagi. Layanan keimigrasian itu juga belum ada, karena ada kendala keterbatasan SDM dari instansi yang bersangkutan,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
