harapanrakyat.com – Dinas Pendidikan Jawa Barat mengungkap, saat ini sekitar 144 kecamatan di Jawa Barat belum memiliki sekolah menengah atas (SMA) atau kejuruan (SMK) negeri. Jumlah kecamatan yang tidak memiliki sekolah menegah atas atau kejuruan negeri itu sekitar 20 persen lebih dari 620 kecamatan di Jawa Barat.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya menjelaskan, saat ini ada 128 kecamatan belum memiliki SMA dan SMK negeri, namun sudah memiliki sekolah swasta.
“Kemudian ada di 16 kecamatan itu belum ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi jumlah secara keseluruhan menjadi 144 kecamatan,” katanya di Bandung, Kamis (11/1/2024).
Baca Juga : 16 Kecamatan di Jawa Barat Belum Miliki SMA dan SMA Negeri
Pihaknya mengakui saat ini sedang mengklasifikasi pembangunan gedung SMA atau SMK negeri prioritas untuk 144 kecamatan itu. Sebab, dalam satu kecamatan bisa jadi angka kelulusan SMP-MTs kecil.
“Dari 144 kecamatan itu, kita buatkan skala prioritas karena belum tentu lulusan SMP-MTs yang ada di situ. Itu jumlahnya besar. Jadi kita buatkan skala prioritas,” ucapnya.
Prioritas, Pembangunan SMA / SMK Negeri Baru di Jawa Barat
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan, pembangunan bangunan sekolah atas atau kejuruan negeri di kecamatan yang saat ini belum memiliki bangunan sekolah, harus menjadi prioritas. Pasalnya, hal tersebut merupakan amanat undang-undang.
“Tahun ini Pemprov Jabar akan fokus membangun SMA dan SMK negeri baru,” tuturnya.
Pemprov Jabar, kata Bey, merencanakan pembangunan 144 sekolah baru tersebut berdasarkan kajian Dinas Pendidikan Jawa Barat. Pembangunan sekolah atas dan kejuruan negeri itu tersebar di 144 kecamatan belum memiliki sekolah negeri.
Bey mengatakan, pembangunan gedung sekolah menengah atas atau kejuruan negeri ini, akan menjadi salah satu fokus pihaknya di 2024 ini.
Menurutnya saat ini di Jawa Barat masih banyak daerah yang proporsi jumlah sekolah negerinya masih rendah dan belum ideal.
Baca Juga : 130 Kecamatan di Jabar Butuh Bangunan SMA dan SMK Baru
“Itu kan seharusnya satu kecamatan terdapat satu SMA atau SMK. Ini kan masih banyak yang belum,” tuturnya.
Bey memastikan kondisi ini harus menjadi perhatian penuh. Ketiadaan SMA atau SMK negeri di kecamatan-kecamatan tersebut, harus mulai segera mulai ada pembangunan secara bertahap. (Ecep/R13/HR Online)
