harapanrakyat.com,- Kepala Disparbud Pangandaran Tonton Guntari menanggapi keluhan Balawista soal honor yang telat cair. Termasuk menyoroti penertiban pengunjung yang masih berenang lewat pukul 17.00 WIB.
Baca Juga: Balawista Pangandaran Keluhkan Honor Telat Cair dan Sarana Prasarana yang Minim
“Saya tidak cek langsung secara formal. Hanya mereka petugas Balawista ada di lokasi menertibkan. Kalau lebih dari pukul 17.00 WIB masih ada aktivitas berenang itu tugas mereka,” ujar Tonton Guntari, Senin (12/2/2024).
Terkait keluhan Balawista mengenai honor yang telat, Tonton mengakui hal itu. Menurutnya honor yang belum dibayarkan 2 bulan yakni November dan Desember. Tapi itu dihutangkan Pemda.
“Untuk yang bulan Januari belum ada informasi dari keuangan. Saya selalu sampaikan kepada Balawista kan awalnya dibentuk dari bawah. Usulan Balawista adalah orang yang peduli keselamatan wisatawan di pantai bukan sebagai pekerja. Mindsetnya harus diluruskan,” kata Tonton.
Menurut Tonton, honor tersebut tidak akan cukup untuk tenaga profesional. Honor itu bentuknya sebagai apresiasi dari Pemda kepada Balawista yang peduli terhadap wisata di Pangandaran. Terutama menjaga keamanan wisatawan saat berenang.
“Kalau mereka masih mengandalkan honor bekerja trus ga ada honor ga kerja. Apa tidak ada resiko kan sesuai aturan mereka yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berlibur di Pangandaran. Bukan resiko kepala dinas tapi mereka yang harus bekerja disitu,” jelas Tonton.
Menurut Tonton, perlu ada pemahaman supaya jiwa sosialnya hidup kembali. Tonton menyebut para anggota Balawista tidak mengandalkan honor juga bisa seperti dari hotel-hotel, mereka mendapatkan pendapatan lain-lain.
“Coba saja cek ke lapangan mereka juga punya pendapatan lain-lain. Kalau mau protes ya silahkan saja mendingan begitu nanti kan saya harus mengambil langkah-langkah bisa mencari lagi yang profesional,” ujar Tonton.
Disparbud Pangandaran Persilahkan Balawista Kembali Jadi Organsiasi
Tonton menyebut Balawista adalah organisasi NGO, seharusnya honornya lebih besar ketimbang mengandalkan SPK. Itu bentuknya pelayanan jasa kemanusiaan yang sama seperti Walhi atau Green Peace.
“Jangan mengandalkan honor dari Pemda. Balawista itu harusnya bisa mengurusi organisasi sendiri, mereka kalau ngandelin SPK ya lebih baik jadi karyawan yang bener jangan jadi Balawista,” ucapnya.
Tonton menyatakan apabila Balawista ingin kembali menjadi organisasi, ia pun tidak melarangnya. Sehingga dengan menjadi organsiasi tidak akan mengandalkan dari APBD.
“Jangan tidak kerja karena honor belum dibayarkan. Kerja aja seperti biasa. Secara kedinasan saya sudah mengupayakan usulannya sudah dan disampaikan ke pak Dodo. Kita dari dinas hanya sifatnya mengajukan, masalah yang menentukan pencairan bukan kewenangan kita itu ranahnya di Dinas Keuangan,” ungkapnya.
Mengenai surat perintah kerja (SKP), Tonton menjelaskan saat ini belum dilakukan penandatangan, mengingat belum ada anggarannya. Kondisi itu terjadi bukan hanya di Balawista tapi juga di bidang lainnya.
“Artinya mereka kerja walau tanpa SPK juga, harus kerja jangan ada alasan tidak ada SPK tidak bekerja,” tegasnya. (Madlani/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
