harapanrakyat.com,- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat, mengeluarkan pernyataan sikap terkait gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Enam pernyataan yang secara resmi PWM Jabar sampaikan tersebut, dibacakan oleh Sekretaris PWM Jabar, Iu Rusliana di acara Musyawarah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Acara itu berlangsung di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Minggu (25/2/24).
Isi 6 Pernyataan Sikap Muhammadiyah Jabar Terkait Gelaran Pilkada Serentak 2024
Pernyataan pertama dari PWM Jabar, mendorong penyelenggara pemilu di semua tahapan dan tingkatan untuk profesional. Kemudian juga menegakkan integritas dan independen.
Selanjutnya untuk yang kedua, dalam berkampanye agar peserta pemilu menghindari hoaks, adu domba, money politic, dan kampanye hitam.
Baca Juga: Pilkada DKI Jakarta 2024 Kian Dekat, Sahroni dan Ridwan Kamil Saling Serang di Medsos
“Selain itu juga mendorong peserta pemilu saat kampanye untuk bebas dari isu SARA, mengedepankan etika dan mencerdaskan,” tegasnya.
Pernyataan Muhammadiyah Jabar yang ketiga terkait dengan gelaran Pilkada serentak 2024, agar pemilih bisa menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan dan otonom.
Bukan hanya itu, pemilih juga menolak money politic serta bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani.
Kemudian yang keempat adalah sikap netral dari Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri yang sangat penting. Dan juga menegakkan integritas, serta profesional dalam mensukseskan pemilihan umum.
Selanjutnya kelima, mendorong masyarakat sipil dan akademisi untuk mengawasi serta memantau jalannya pemilu. Selain itu juga, aktif melakukan pendidikan pemilih.
Terakhir, PWM Jabar meminta kepada KPU maupun Bawaslu Jabar, jangan menjadikan quick count serta exit poll sebagai rujukan di perhitungan suara.
Baca Juga: Anak Bungsu Mau Jadi Wakil Bupati Pangandaran, Jeje Sebut Hanya Rumor
Selain mengeluarkan pernyataan sikap menjelang gelaran Pilkada serentak 2024, pihaknya juga meminta kepada masyarakat, agar kritis terhadap seluruh informasi yang diterima.
“Tak terkecuali menanyakan sumber serta potensi bias, yang kemungkinan bisa mempengaruhi hasil yang disajikan,” sarannya.
Menurutnya, kesadaran tersebut sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi.
“Sebab, yang menentukan hasil akhir pemilu adalah perhitungan suara yang resmi dan transparan dari KPU. Jadi bukan oleh prediksi awal atau framing dari lembaga survei,” jelasnya.
Selain PWM Jabar, 27 Pimpinan Daerah Muhammadiyah, 25 pimpinan majelis lembaga, dan pimpinan 7 ortom juga ikut membacakan pernyataan terkait gelaran Pilkada serentak 2024. (Adi/R5/HR-Online)
 serentak 2024.){kind=link}