harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengungkapkan, perkiraan kerugian akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Akibat bencana alam yang mulai melanda pada 7 Maret 2024 itu, kerugian mencapai angka fantastis, yakni Rp1 triliun.
Angkat tersebut terungkap saat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan melakukan rapat evaluasi tanggap darurat tahap I, di Painan, Minggu (24/3/2024).
Dalam rapat tersebut, Mawardi Roska, selaku Kepala Ex officio BPBD Pesisir Selatan mengungkapkan, kerugian tersebut meliputi berbagai aspek.
Mencakup sarana prasarana negara/daerah, seperti jalan, jembatan, puskesmas, sekolah, dan fasilitas air minum.
Baca Juga: Banjir dan Longsor di Sumbar, Kepala BNPB Minta Percepat Penanganan Darurat
Sementara kerugian yang mencakup harta benda milik masyarakat di antaranya rumah, ternak, lahan pertanian, dan tambak.
“Hingga saat ini, kami perkirakan total kerugian akibat banjir bandang dan tanah longsor Pesisir Selatan mencapai Rp1 triliun,” ungkap Mawardi.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD, proses pendataan masih berlangsung.
Sementara langkah-langkah tanggap darurat terus diperbaharui untuk mengatasi kondisi darurat tersebut.
Banjir Bandang Pesisir Selatan: Tanggap Darurat Diperpanjang
Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar menegaskan, pihaknya telah memperpanjang masa tanggap darurat dalam menangani bencana alam.
Hal itu mengingat masih ada korban yang belum ditemukan, dan sejumlah wilayah yang belum pulih dari dampak bencana.
“Kita masih mencari empat orang yang hilang. Kemudian, sejumlah rumah belum layak huni, karena dampak material banjir yang masih belum tertangani sepenuhnya,” jelas Rusma.
Baca Juga: Korban Banjir dan Longsor di Pesisir Selatan Sumbar, BPBD: 10 Orang Meninggal Dunia
Di sisi lain, penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Pesisir Selatan tersebut, dugaan sementara akibat ilegal logging yang merajalela di hulu sungai.
Hal ini terungkap dari temuan kayu-kayu bekas tebangan yang tersebar di lokasi banjir.
“Banjir bandang yang melanda Pesisir Selatan, adalah dampak dari aktivitas ilegal tersebut,” kata Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat, Rudy Rinaldy.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang mengunjungi lokasi bencana, mengatakan hal yang sama. Bahwa pembalakan liar serta hujan ekstrem menjadi pemicu utama bencana tersebut.
Kondisi ini juga menjadi perhatian Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang menjelaskan bahwa Pesisir Selatan merupakan daerah paling parah terdampak.
Baca Juga: Hujan Deras Picu Banjir di Kota Padang, 11 Kecamatan Terendam
Akibatnya, ratusan ribu jiwa terpaksa mengungsi, dan akses jalan nasional pun terputus akibat bencana tersebut.
Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur serta rehabilitasi wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor Pesisir Selatan.
Namun, upaya pencegahan terhadap aktivitas ilegal yang menjadi penyebab utama bencana, juga harus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang. (Feri Kartono/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
