harapanrakyat.com,- Bupati Pangandaran bakal panggil Pertamina soal banyaknya keluhan dari nelayan terkait pembelanjaan BBM yang berbelit dan terlalu prosedural.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, saat RAT KUD Minasari ia mendapatkan banyak masukan dari para nelayan, terutama soal prosedur pembelian BBM yang saat ini makin memberatkan nelayan.
“Makanya saya sebagai bupati akan mengundang Pertamina. Hal ini agar nelayan bisa bertemu langsung. Kasihan mereka di lapangan karena pembatasan ini,” kata Jeje, Rabu (6/3/24).
Baca juga: Pemkab Pangandaran Sebut Tanah Harim Bisa Dikelola oleh Swasta, Ini Syaratnya!
Selama menjadi Ketua KUD Minasari, kata Jeje, ia dan nelayan banyak membahas soal bagaimana nelayan bisa maju. Apalagi di akhir kepengurusannya ia ingin tahun depan ada pengganti.
Sementara itu, Kadis Kelautan dan Ketahanan Pangan Pangandaran Sarlan mengatakan, pihaknya yang mengeluarkan barcode kuota pembelian BBM di SPBU. Namun, untuk jatah atau jumlahnya yang menentukan dari SPBU atau Pertamina.
Jadi, kata Sarlan, terkait titik mana saja yang bisa untuk belanja BBM bagi nelayan itu kewenangan Pertamina.
“Ibaratnya begini, nelayan Pangandaran tidak bisa beli di Cijulang, begitu juga sebaliknya. Nah itu yang menentukan dari Pertamina. Sehingga nelayan tidak bisa asal belanja di tempat yang mereka mau,” imbuhnya.
Sarlan menyebut, prosedur dari Pertamina tersebut kemungkinan untuk membatasi kuota. Meski begitu, pihaknya mendorong agar Bupati bisa mencari cara supaya khusus nelayan tidak ada pembatasan.
“Sekarang hanya bisa 30 liter saja, sedangkan mereka butuhnya 100 hingga 200 liter per harinya. Selain itu, nelayan juga menginginkan kebebasan lokasi untuk membeli BBM,” kata Sarlan. (Mad/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)
