harapanrakyat.com,- Tokoh masyarakat asal Langkaplancar Anton Rahanto mengungkapkan kritik dalam Pilkada Pangandaran. Saat ini, opini yang terbangun oleh penguasa adalah bupati atau pemerintah adalah penguasa. Padahal, mereka adalah abdi negara atau pelayanan masyarakat.
Menurutnya, jika kembali pada khittah demokrasi, sebuah pemimpin yang lahir dari sebuah pemilihan itu akan menjadi pejabat publik dan menjadi abdi publik (abdi negara). Sehingga bukan menjadi juragan karena lahir lewat pemilihan.
“Bagi saya, Bupati atau Presiden itu bukan simbol negara. Pasalnya, jabatan tersebut berhak mendapatkan kritikan dan hujatan dari kebijakannya. Apalagi kita sebagai masyarakat yang memberikan mandat melalui pilihan tersebut,” tegas Anton, Jumat (26/4/24).
Dengan pemikiran tersebut, kata Anton, maka pada Pilkada 27 November 2024 mendatang semua masyarakat maupun pejabatnya harus sadar akan hal itu.
“Opini bupati adalah penguasa harus kita ubah dan kita kembalikan ke khittahnya sebagai pejabat publik. Jadi, bentuk karakter bupati adalah penguasa harus kita hentikan,” imbuhnya.
Menurutnya, keberadaan pejabat publik memiliki peran untuk menata sebuah pemerintahan di tingkat kabupaten melalui sebuah kebijakan.
Kebijakan tersebut, kata Anton, berdasar pada mandat masyarakat yang memilihnya. Sehingga, pejabat tidak semena-mena dalam melaksanakan tugasnya.
Bahkan, misalnya, sambung Anton, desa saat ini seolah menjadi budak politik. Padahal, Kepala Desa oleh penguasa seharusnya menjadi mitra kerja dalam kedudukannya di mata undang-undang. Bukannya malah disetting semua sesuai kemauan bupati.
“Selama 10 tahun ini, yang kita rasakan rusak mentalitasnya,” tegas Anton lagi.
Baca juga: Pilkada Pangandaran, KPU Sebut Calon dari Jalur Perseorangan Harus Penuhi 28.345 Dukungan
Ia pun mengungkapkan alasan kenapa harus mengubah mindset tersebut, musabab luas wilayah Pangandaran dari kabupaten induknya, yakni Ciamis hanya 10 kecamatan. Sedangkan Ciamis ada 26 yang mana APBD nya sama.
“Dari itu, seharusnya pembangunan infrastruktur harus lebih baik. Jika kita lihat masalah pendidikan, kesehatan serta lainnya apakah sudah maksimal? tentu saja belum,” katanya.
Maka dari itu, dari kritiknya sebagai tokoh masyarakat ia pun berharap ada kajian kembali kebijakan yang benar-benar memihak terhadap masyarakat. (Mad/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)
