harapanrakyat.com,- Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat berencana memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal itu direspon Aktivis Eksponen Forum Peningkatan Status Kotif Banjar (FPSKB) Kota Banjar.
FPKSB menyarankan pemerintah Kota Banjar untuk melakukan efisiensi anggaran non program prioritas pembangunan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Banjar tengah merumuskan pemotongan anggaran TPP. Menurut informasi yang beredar, TPP pegawai bulan April akan dibayar antara Mei sampai September dengan potongan 20 persen. Sementara untuk Nakes akan dipotong 25 persen dan PPPK lebih dari 1 tahun akan dipotong sebesar 50 persen.
Adapun pembayaran TPP untuk bulan Oktober dan November untuk para pegawai masih menunggu perubahan anggaran (perubahan APBD tahun 2024).
Perwakilan Eksponen FPSKB Kota Banjar, Sulyanati, mengatakan, pihaknya ingin merespon informasi yang dinilainya dapat memberatkan masyarakat terutama ASN apabila sampai menjadi kebijakan.
Rencana pemotongan TPP bagi ASN tersebut menurutnya bukan merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan defisit anggaran pemerintah daerah. Ia menyebut defisit anggaran pemerintah Kota Tasikmalaya mencapai Rp 20 miliar.
Baca Juga: Study Tour Sekolah Memakan Korban, FPPP Kota Banjar: Tak Perlu Ditiadakan tapi Diperketat
Meskipun di sisi yang lain pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah kota Banjar yang tidak mengambil pinjaman ke pihak ketiga untuk untuk menutup defisit anggaran daerah tersebut.
“Kami dapat memahami bahwa mencari solusi defisit APBD ini tidaklah mudah. Namun menutup defisit dengan memotong TPP ASN juga bukan pilihan yang tepat,” kata Sulyanati kepada wartawan saat konferensi pers, Rabu (15/5/2024).
Solusi FPSKB Kota Banjar untuk Defisit Anggaran
Lanjutnya menyarankan kepada pemerintah kota untuk mengambil solusi yang lain untuk menutup defisit anggaran tersebut. Salah satunya dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja untuk program-program yang bersifat kualitatif dan tidak urgent.
Efisiensi anggaran program-program yang bukan urgent dan prioritas tersebut misalnya efisiensi anggaran perjalanan dinas kunjungan kerja dan peningkatan kapasitas SDM pegawai.
Menurutnya, solusi dengan efisiensi anggaran tersebut lebih rasional dibandingkan dengan melakukan pemotongan TPP ASN. Hal itu karena efisiensi anggaran tidak berdampak begitu masif terhadap pegawai.
“Efisiensi tata kelola anggaran di dalam kegiatan itu pilihan yang paling rasional,” katanya.
“Saya melihat Rp 20 M dengan memotong efisiensi anggaran terhadap kegiatan yang parameternya kualitatif ini bisa dilakukan dan defisit anggaran 20 miliar bukan angka yang besar untuk Banjar tapi ini memang butuh komitmen bersama,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut ia mengatakan, apabila rencana pemotongan TPP ASN ini tidak jadi direalisasikan pihaknya meminta kepada para ASN untuk meningkatkan etos kerja dan dedikasinya untuk memajukan Kota Banjar.
“Kalau misalnya tidak dipotong kami juga memohon kepada ASN untuk lebih disiplin, meningkatkan etos kerja dan dedikasinya. Karena TPP ini merupakan penghargaan terhadap peran ASN itu sendiri agar bekerja lebih baik,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKPD) Asep Mulyana, mengatakan, terkait TPP awalnya merupakan agenda rapat antara kepala OPD dengan Asda 3 Setda Kota Banjar.
Namun saat ini rencana tersebut masih dalam perhitungan. Rencana tersebut belum menjadi kebijakan. Pihak pemerintah kota juga saat ini masih mencari formulasi dan solusi terbaik terkait permasalahan TPP tersebut.
Baca Juga: Presiden RI yang Pernah Datang ke Banjar, Nomor Tiga Fotonya Langka
“Masih dalam perhitungan. Mudah-mudahan ada solusi yang lebih baik. Nanti resminya saya informasikan lagi apabila sudah ada kepastiannya,” kata Asep Mulyana. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
