harapanrakyat.com – DPRD Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mendorong pemerintah pusat menghapus sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). DPRD menilai, pihaknya menemukan penerapan sistem ini banyak salah kaprah.
Baca Juga : Dinas Pendidikan Jabar Dalami Dugaan Kecurangan Pemalsuan Data Peserta PPDB
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bandung Barat, Amung Ma’mur mengatakan, pihaknya sering melakukan pembahasan mengenai sistem zonasi PPDB itu dengan dinas terkait. Sebab, banyak masyarakat yang mengeluhkan dengan penerapan sistem tersebut.
“Komisi IV Bandung Barat sepakat untuk mendorong sistem zonasi ini agar dihapuskan. Kondisi di lapangan, penerapan sistem ini terjadi banyak salah kaprah. Selain itu masih minimnya infrastruktur sekolah di daerah-daerah,” katanya, Selasa (7/5/2024).
Amung mengakui, tujuan sistem zonasi PPDB ini sebenarnya bagus agar tidak ada sekolah favorit. Tetapi, kata ia, kondisi di lapangan tidak masih banyak daerah yang belum mencukupi sekolah negerinya.
“Seperti di pelosok Bandung Barat. Sekolahnya sedikit tapi muridnya banyak,” ucapnya.
Menurutnya, infrastruktur pendidikan di Bandung Barat belum memadai jika harus menampung semua siswa melalui sistem zonasi.
Amung menyebut, adanya wacana DPRD Jabar menghapus jalur zonasi PPDB, pihaknya sangat menyetujui hal tersebut.
“Kalau kelembagaan di DPRD, saya belum melakukan pembahasan. Tapi kalau secara pribadi, saya sangat setuju karena ini juga merupakan aspirasi dari konstituen,” katanya.
Banyak Terima Keluhan Sistem Zonasi PPDB
Penjabat Bupati Bandung Barat, Arsan Latif mengaku, pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat terkait penerapan sistem zonasi ini.
“Saya sudah mendapat laporan dan mendengar persoalan itu (sistem zonasi pada PPDB),” kata Arsan.
Baca Juga : Komisi V DPRD Jabar Dorong Audit Pelanggaran PPDB
Menurutnya, infrastruktur pendidikan di Bandung Barat belum mencukupi menampung semua siswa yang ingin mendaftar sekolah melalui sistem zonasi. Hal ini berpotensi menyebabkan banyak siswa yang tidak mendapatkan tempat di sekolah yang mereka inginkan.
Karena itu, Arsan menegaskan, pihaknya secepatnya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terkait penerapan sistem zonasi pada PPDB. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)
