harapanrakyat.com,- Asa petugas Damkar Kota Tasikmalaya untuk memiliki markas tampaknya masih harus menunggu terwujud. Pasalnya sampai saat ini belum ada titik temu terkait lokasi yang akan dibangun sebagai Markas Damkar Kota Tasikmalaya.
Plh Walikota Tasikmalaya sudah melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah dinas terkait untuk membahas lokasi pembangunan Markas Damkar pada Rabu (19/6/2024).
Sebelumnya personil Damkar hendak menggeruduk Kantor Pemkot Tasikmalaya, karena sudah lama menunggu pembangunan Markas.
Anggaran untuk membangun markas Damkar sebenarnya sudah ada di Dinas PUTR Kota Tasikmalaya sebesar Rp 1 Miliar. Namun tak kunjung dibangun, bahkan lokasinya di mana pun masih belum jelas.
Sementara saat ini, Damkar Kota Tasikmalaya numpang di Depo Pasar Ikan, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, milik Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKPPP) Kota Taiskmalaya.
“Itu adalah bagian dari akumulasi kekecewaan, teman-teman, karena 21 tahun ke belakang, mereka nomaden berpindah-pindah dinas dan berpindah-pindah tempat,” ujar Kepala Damkar dan BPBD Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar terkait rencana aksi di depan kantor Walikota Tasikmalaya, Rabu (19/6/2024).
Saat Pj Walikota Kota Tasikmalaya menjanjikan pembangunan markas, Ucu mengaku, anggotanya merasakan semangat baru.
“Nah ketika pak PJ Walikota hadir di Kota Tasikmalaya, lalu menjanjikan pembangunan hanggar, muncul darah segar, semangat baru, motivasi baru bahwa mereka sekarang sudah dimanusiakan,” kata Ucu.
Kemudian, lanjut Ucu seiring dengan kebijakan Walikota dan Sekda untuk membangun hanggar di tataran teknis, ada sedikit persoalan yang bukan ranahnya Damkar.
“Damkar hanya sebagai user, penerima manfaat, yang namanya menunggu tanpa kepastian kan akhirnya terganggu wilayah-wilayah emosional psikologis. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan kenapa, mengapa dan terinformasikan pada teman-teman media lalu terucap bahwa kami harus mempertanyakan langsung ke Pemkot begitu,” katanya.
Baca Juga: Personil Damkar Kota Tasikmalaya Geram Kantor Tak Kunjung Dibangun Pemkot
Pertemuan untuk Membahas Pembangunan Markas Damkar Kota Tasikmalaya
Pada saat pertemuan, lanjut Ucu, pihak DKPP tidak memberikan jawaban. Namun, Plh Walikota Tasikmalaya sudah mengambil alih situasi saat itu.
“Dari berbagai masukan dari asisten dari staf ahli. Dari beberapa stakeholder ada tiga opsi dalam lokasi pembangunan kantor Damkar, satu di Depo ikan, dua di Dadaha, tempat bekas sampah, yang ketiga di Jalan Mangin,” jelas Ucu.
Meskipun demikian, kata Ucu, ada sejumlah pertimbangan yang perlu direnungkan semua pihak.
“Satu masalah aksesbilitas, yang kedua tempat di Depo Ikan itu sesuai dengan wilayah manajemen kebakaran (UMK) dan yang ketiga mudahnya akses pengambilan air. Sehingga tempat dua opsi Jalan Mangin dan Dadaha, akan sangat sulit terealisasi karena ketersediaan air yang minim. Nah itu yang menjadi apa kajian teman-teman di lapangan,” ungkapnya.
Ucu pun menyerahkan keputusan terkait pembangunan Markas Damkar kepada Pemkot.
“Dalam hal ini kami serahkan kebijakannya kepada teman-teman OPD, leading sector-nya, kita hanya user dan kita penerima manfaat, dimanapun akan kita syukuri. Tapi idealnya, lebih tepatnya ada di wilayah Depo ikan. Kalaupun DKPP mau berbagi lahan,” katanya.
Lantas apakah DKPP tidak memberikan lahan pasar depo dibangun jadi markas Damkar?
“Wallahu a’lam bishawab, yang jelas kita tidak melihat siapa yang dalam tanda kutip menjadi batu sandungan, yang jelas anggarannya ada di Dinas PUTR. Siap untuk bangun tapi persoalan lahan, belum ada kesepahaman antara si punya lahan, pengelola dengan pihak BKAD dan seterusnya,” katanya.
Damkar Kota Tasikmalaya Menunggu Kepastian Pembangunan Markas/Kantor
Ucu menegaskan, pihaknya tidak menuntut apapun, namun pihaknya meminta kepastian kapan dibangun.
“Kalau kita, tidak menuntut apapun, kita hanya meminta kepastian kapan dibangun itu poinnya? Tidak lebih dari kapan dibangun agar kita punya kepastian. Dengan kalimat terakhir kapan kita dimanusiakan. Jadi sebetulnya saya ingin menyampaikan kepada anak-anak Damkar, kita adalah bagian dari Pemerintahan Kota yang harus mengamankan kebijakan pimpinan, yaitu kebijakan PJ Walikota yang sudah mengalokasikan anggaran tinggal lokasinya. Di mana itu bukan urusan kita,” tegas Ucu.
Baca Juga: 5 Ruangan SMP Negeri 2 Pagerageung Tasikmalaya Terbakar, Kerugian Ratusan Juta
Ucu mengaku bersyukur ada alokasi anggaran untuk pembangunan markas Damkar Kota Tasikmalaya.
“Yang penting kita laksanakan kita manfaatkan dan kita bersyukur. Pj Walikota sudah mengalokasikan itu. Jadi dalam waktu dekat selepas PLH lengser, berganti kembali ke Pak PJ Walikota akan disampaikan opsi itu, dan kita akan diundang opsi. Oh berarti ada nanti ada audiensi lanjutan, jadi minta menunggu, karena apalagi selain menunggu, kita kan terbiasa menunggu,” ujarnya.
Ucu mengaku pernah komunikasi dengan DKPP di Kantor BPKAD, tapi yang hadir bukan Kadis DKPP, tetapi Sekdis DKPPP. Saat itu, ia tidak ingin berdebat tentang masalah boleh dan tidaknya.
“Makanya saat itu meninggalkan ruangan, karena Damkar sebagai penerima manfaat tidak masuk pada wilayah itu. Jadi silakan saja di manapun, yang penting markas Damkar sudah terbangun,” katanya.
Aksi Damkar Kota Tasikmalaya Imbas dari Kekecewaan
Adapun aksi di depan kantor Walikota Tasikmalaya, menurut Ucu, hal itu merupakan imbas dari kekecewaan personil Damkar yang tak kunjung memiliki markas.
“Nah, kemarin itu sebenarnya tidak perlu diperuncing. Kemarin reaksi temen-temen yang memberikan statemen ke media itu, akibat dari banyak pertanyaan yang tidak terjawab tuntas. Nanya ke berbagai OPD, jawabannya selalu bersilang. Jadi akumulasi kecewanya muncul dengan kalimat-kalimat akan audiensi, akan tanggalkan baju dan sebagainya. Sebetulnya di hati mereka tidak seperti itu dan yang pasti Damkar itu satu komando. Tidak ada yang disebut dengan mengabaikan loyalitas,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala DKPPP Kota Tasikmalaya, Adang Mulyana yang mempunyai lahan Depo Ikan, belum memberikan keterangan terkait hal tersebut. Saat dihubungi, nomornya tidak aktif. Bahkan nomornya sudah tidak terdaftar di aplikasi perpesanan WhatsApp. (Apip/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
