harapanrakyat.com,- Puluhan warga yang tergabung dalam Parlemen Jalanan Pemerhati Pendidikan, demo di Kantor Walikota Tasikmalaya, Senin (5/8/2024). Massa menyuarakan aspirasinya yang menganggap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat bermasalah.
Akibat sistem zonasi, banyak siswa yang gagal masuk sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri. Dalam aksinya itu massa sempat membakar 5 ban mobil bekas. Massa membakar ban tepat di halaman pintu masuk kantor Balai Kota Tasikmalaya.
Upaya polisi yang akan mematikan api dicegah massa hingga kepulan asap hitam pekat muncul dari bangunan depan kantor Walikota Tasikmalaya. Massa menuntut agar sistem zonasi dihapuskan serta sekolah negeri menambah kapasitas siswa setiap kelasnya.
Tatang Sutarman kolap aksi meminta pertanggungjawaban ke PJ Walikota Tasikmalaya karena carut marutnya PPDB.
“Persoalannya adalah carut marutnya PPDB, kami minta pertanggungjawaban pada Pak Pj Walikota. Karena, mau tidak mau bahwa, mereka siswa-siswi ini adalah warga masyarakat kota Tasikmalaya,” katanya.
Meski SMA/SMK adalah kewenangan provinsi, namun pihaknya fokus menuntut tanggung jawab Pj Walikota Tasikmalaya.
“Selama ini (Pj Walikota Tasikmalaya) terkesan tidak mau peduli, tutup mata, tutup telinga, padahal kami yakin bahwa beliau itu sudah mengetahui persoalan PPDB ini yang berdampak kepada krisis sosial,” tegasnya.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Demo di Depot Pertamina Tasikmalaya, Tuntut Berantas Mafia BBM dan Gas
Tuntutan Massa Aksi pada PJ Walikota Tasikmalaya Terkait PPDB
Tatang meminta Pj Walikota Tasikmalaya tidak diam saja menghadapi carut marutnya proses PPDB.
“Jadi kita menuntut Pak Pj harus bertanggung jawab tidak boleh diam, karena kalau ini didiamkan maka 2025 masyarakat kota Tasikmalaya akan terjadi persoalan yang sama,” katanya.
Ia juga meminta Pj Walikota Tasikmalaya tidak membiarkan masyarakat menangis lantaran anaknya tak bisa masuk SMA Negeri.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan habis air matanya hanya untuk meratapi kesedihan tatkala anaknya tidak bisa bersekolah di SMA Negeri karena tersandung oleh aturan zonasi,” katanya.
Selain itu, Tatang mengaku membawa solusi untuk persoalan PPDB tersebut. “Kami juga membawakan solusi, barangkali pemerintah Kota Tasikmalaya itu tidak tahu dan tidak paham dan tidak mengerti latar belakangnya, kenapa carut-marut begini,” tegasnya.
“Jadi hari ini kami ingin membuka pola pikir Pak PJ Walikota ini, sejauh mana pemahamannya terhadap sistem zonasi,” tambah Tatang.
Tatang pun meminta KCD dibubarkan lantaran dinilai tidak efektif. “Makanya bubarkan saja KCD. Kembalikan SMK, SMA itu kewenangannya ke Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten. Itu lebih efektif,” kata Tatang.
Massa akhirnya ditemui Asda II yang berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Pj Walikota Tasikmalaya.
Baca Juga: Sensasi Kulineran di Dalam Goa Pongpok Landak Tasikmalaya, Adem dan Tenang
“Kami akan sampaikan kepada Pak Pj Walikota Tasikmalaya, apa yang menjadi tuntutan pendemo,” kata Tedi Setiadi Asda II Pemkot Tasikmalaya. (Apip/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat bermasalah.){kind=link}