Minggu, Mei 4, 2025
BerandaBerita TerbaruJelang Pilkada Serentak 2024, Pj Wali Kota Banjar Ingatkan ASN Wajib Netral

Jelang Pilkada Serentak 2024, Pj Wali Kota Banjar Ingatkan ASN Wajib Netral

harapanrakyat.com,- Menjelang Pilkada serentak 2024, Pj Wali Kota Banjar, Jawa Barat, Ida Wahida Hidayati, ingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib netral.

Hal itu disampaikannya saat acara sosialisasi netralitas ASN Kota Banjar, dalam rangka mendukung sukses Pilkada 2024. Bertempat di Aula Somahna Bagja Dibuana, Setda Kota Banjar, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga: Bawaslu Kota Banjar Sebut Ada 3 Potensi Kerawanan di Pilkada 2024

Dalam acara tersebut, hadir seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan ASN, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pj Wali Kota Banjar, Ida Wahida Hidayati mengatakan, dirinya mengingatkan bahwa ASN wajib bersikap netral saat Pilkada serentak mendatang.

Menurutnya, jika melanggar netralitas maka sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan siap menanti.

“Tentunya ada sanksi apabila ada ASN yang melanggar netralitas tersebut,” kata Ida Wahida Hidayati.

Ia menjelaskan, sanksi itu mulai dari yang ringan berupa teguran lisan dan yang paling berat bisa berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Lebih lanjut, untuk memastikan tidak ada pelanggaran tentunya ada mekanisme pengawasan yang dilakukan instansi terkait.

“Pengawasan tentu ada dan mekanismenya juga ada, kita punya BPSDM juga. Saya imbau untuk ASN satu saja harus netral,” paparnya.

Baca Juga: PDIP dan PPP Kota Banjar Sepakat Kerja Sama di Pilkada, Surya Gemilang Jadi Jargon Andalan

Terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar, Dedi Suryadi menyampaikan, acara tersebut diikuti kurang lebih 150 orang ASN dan P3K.

“Tujuan kegiatan ini adalah ASN di Kota Banjar, menjelang Pilkada serentak 27 November nanti semua ASN sesuai arahan Ibu Pj Wali Kota, dan peraturan wajib netral,” ucapnya.

Menurutnya, netralitas itu tidak terkecuali bagi tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan, kepala desa, dan juga perangkat desa.

“Tenaga honorer sama, semua yang mendapat pendapatan dari APBD dan berstatus sebagai pegawai di lingkungan pemerintahan wajib netral,” pungkasnya. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

Mengenal Fenomena Hujan Meteor Eta Aquarids yang Terjadi Setiap Bulan Mei

Mengenal Fenomena Hujan Meteor Eta Aquarids yang Terjadi Setiap Bulan Mei

Hujan meteor adalah salah satu fenomena astronomi memukau dan layak menjadi momen istimewa yang dinantikan semua orang. Salah satu fenomena yang bakal hadir sebentar...
Ribuan Warga Tumpah Ruah Ramaikan Jalan Santai Sumedang Sehat

Ribuan Warga Tumpah Ruah Ramaikan Jalan Santai Sumedang Sehat

harapanrakyat.com,- Ribuan warga kompak mengikuti kegiatan jalan santai Sumedang Sehat. Jalan santai kolaborasi dengan komunitas "Sumedang Walkers" ini, mulai dari kawasan Lapangan Pusat Pemerintahan...
Bukan Kirim ke Barak TNI, Ini Cara Bupati Pangandaran Atasi Siswa Bermasalah

Bukan Kirim ke Barak TNI, Ini Cara Bupati Pangandaran Atasi Siswa Bermasalah

harapanrakyat.com,- Bupati Pangandaran, Jawa Barat, Citra Pitriyami, memiliki pendekatan tersendiri untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Bukan mengirim ke barak militer atau TNI, namun pihaknya...
Duta Besar Belanda

Duta Besar Belanda Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Dukungan untuk Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tak hanya datang dari masyarakat Indonesia saja, tapi juga dari Duta Besar Belanda, Marc Gerritsen....
Pedagang Pasar Subuh Ciamis Keluhkan Kondisi Jalan dan Trotoar yang Rusak, Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan

Pedagang Pasar Subuh Ciamis Keluhkan Kondisi Jalan dan Trotoar yang Rusak, Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan

harapanrakyat.com,- Sejumlah pedagang Pasar Manis Ciamis Blok Pasar Subuh, mengeluh kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Kerusakan jalan maupun trotoar di Pasar Manis Ciamis,...
Bupati Sumedang

Dukung Pembinaan Siswa Nakal di Barak Militer, Bupati Sumedang: Solusi Solutif dari Gubernur Jabar

harapanrakyat.com,- Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengarahkan siswa bermasalah atau nakal untuk mendapatkan pembinaan...