harapanrakyat.com,- Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Masjuno, menghadiri kegiatan Rakornis Kekayaan Intelektual (KI) di Bali, tepatnya di Discovery Kartika Plaza Hotel, Rabu (4/9/2024).
Baca Juga: Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Kemenkumham Bersih dan Transparan
Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual ini diselenggarakan oleh Kemenkumham RI.
Rakornis Kekayaan Intelektual itu diikuti oleh semua Kantor Wilayah lingkup Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia, terdiri dari Kepala Kanwil, Kadiv Yankumham, Kabid Pelayanan Hukum. Serta Kepala Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), dan operator KI.
Rapat koordinasi tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kinerja tahun 2024 di seluruh Kantor Wilayah.
Selain itu, rakornis juga bertujuan untuk penyampaian rencana kerja serta implementasi rencana strategi kebijakan KI di wilayah pada tahun anggaran 2025.
Kemudian, pembahasan mengenai pelaksanaan teknis PK Kantor Wilayah tahun 2025. Meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil guna mendukung program strategis Kekayaan Intelektual. Serta terwujudnya akuntabilitas kinerja program KI.
Dirjen Kekayaan Intelektual Min Usihen, membuka secara resmi Rakernis Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual.
Baca Juga: Sertijab Kalapas Bogor, KadivPas Kemenkumham Jabar Harapkan Ide Baru
Tujuan Rakornis Kekayaan Intelektual di Bali
Dalam sambutannya, Min Usihen mengatakan, kekayaan intelektual berperan penting dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Ia menjelaskan, tujuan dari Rakornis ini untuk memonitoring dan evaluasi atas capaian kinerja, sehingga menjadi wadah penyatuan visi misi DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).
Rakornis juga untuk memperkuat komitmen terhadap kreativitas dan inovasi semua pemangku tugas dan fungsi pelayanan KI di seluruh wilayah.
“Melalui kegiatan Rakornis ini kita berupaya mengoptimalkan layanan Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia. Pertemuan ini tentunya menjadi sarana buat kita semua untuk bertukar pikiran, sharing. Dengan tujuan dapat menghasilkan strategi yang terbaik untuk meningkatkan perlindungan KI yang selama ini terus kita gaungkan,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Min Usihen menyampaikan terima kasihnya atas pencapaian yang signifikan dari semua Kantor Wilayah Kemenkumham atas pelaksanaan rencana aksi, pemenuhan perjanjian kinerja.
Kemudian, pencapaian target kinerja program KI tahun 2024. Serta apresiasi atas kolaborasi erat yang sudah dilakukan oleh semua Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan dari DJKI di wilayah bersama dengan pemerintah daerah.
Hal tersebut tentunya semakin menguatkan tercapainya visi misi Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan layanan KI. Semua ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan.
Min Usihen pun sangat mengapresiasi kinerja seluruh Kanwil yang begitu kuat bersinergi dengan pemerintah daerah.
Baca Juga: Kemenkumham Luncurkan Desain Paspor Baru Indonesia
“Tentunya ini harus terus kita pertahankan. Karena kolaborasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas KI di daerah,” tandas Min Usihen. (Eva/R3/HR-Online)
