harapanrakyat.com,- Pelantikan 45 anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai aksi unjuk rasa. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat massa gagal masuk ruang rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (3/9/2024).
Baca Juga: Mahasiswa Unper Tasikmalaya Tewas usai Tertimpa Tembok Bangunan Kampus
Pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya terus berjalan, meski pendemo terlibat bentrok dengan polisi di Jalan RE Martadinata yang berjarak 100 meter dari Gedung DPRD.
Mahasiswa terlibat bentrok fisik dengan aparat yang berjaga. Polisi mendorong massa menjauhi lokasi Gedung DPRD. Baku hantam antara petugas dan mahasiswa pun tak terelakan.
Keributan akhirnya mereda setelah 12 anggota DPRD yang baru saja dilantik menemui massa, mereka berdiskusi di tengah jalan sambil duduk di aspal.
Tuntutan Pendemo saat Pelantikan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya
Korlap Aksi, Dendi mengatakan, dalam momentum pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya Periode 2024-2029 ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) akan tetap konsisten memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.
“Maka dari itu kami menuntut DPRD Kota Tasikmalaya untuk mencabut Perda Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tata Nilai. Kemudian membuat regulasi yang pro terhadap rakyat, terus menuntut DPRD Kota Tasikmalaya menjalankan reformasi birokrasi yang baik,” katanya, Selasa (3/9/2024).
Selain itu, Dendi mengatakan, DPRD Kota Tasikmalaya harus melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Termasuk dalam optimalisasi monitoring anggaran daerah dan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).
“DPRD monitoring pajak dan alokasinya dan membuat regulasi tentang Harga Eceran Tertinggi dan Harga Eceran Terendah,” tegas Dendi.
Pendemo juga mendesak DPRD Kota Tasikmalaya untuk memberikan rekomendasi pemberhentian kegiatan tambang di Kota Tasikmalaya kepada Pemprov Jabar.
“Hal lainnya yaitu mewujudkan ruang terbuka dan fungsi RTRW tepat sasaran dan sesuai porsinya. Termasuk juga mewujudkan ruang terbuka hijau di lingkungan pemerintah dan swasta,” pintanya.
Tuntutan lainnya, pendemo juga meminta monitoring ulang terkait tugas dan fungsi RTRW dan mengoptimalisasi pengawasan terhadap relokasi PKL dan pasar Cikurubuk.
Baca Juga: Polisi Ringkus Pelaku Curanmor di Tasikmalaya, 10 Motor Matic Diamankan
“Juga mewujudkan pemerataan tenaga pendidik serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik (Guru Honorer). Terakhir, DPRD harus memonitoring pelayanan kesehatan, serta jaminan kesehatan masyarakat Kota Tasikmalaya,” tandasnya. (Apip/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
