harapanrakyat.com,- Anggota DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, merespon perihal sawah teknis yang tidak teraliri air irigasi karena saluran yang bocor. Sehingga petani enggan membayar pajak PBB-P2.
Anggota DPRD Kota Banjar Gun Gun Gunawan menyebut pemerintah harus responsif mengatasi permasalahan tersebut karena berdampak petani tidak bisa melakukan aktivitas produksi.
“Petani enggan bayar pajak karena fasilitas pemerintah tidak menunjang pertanian ya pemerintah harus responsif harus peka dengan kebutuhan masyarakat,” kata Gun Gun, Rabu (4/9/2024).
Baca juga: BPKPD Kota Banjar Tanggapi Petani yang Enggan Bayar Pajak Gegara Irigasi Sawah Rusak
Lanjutnya menyebut, petani sebetulnya warga yang taat aturan dan mau membayar pajak. Namun pelayanan dari pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat belum maksimal.
Menurutnya, meskipun anggaran pemerintah APBD Kota Banjar terbatas, namun pemerintah harus bisa mengalokasikan anggaran untuk program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Ya memang ini harus menjadi perhatian untuk pemerintah. Artinya pemerintah harus menganggarkan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Kota Banjar, Donny Wangsasusana mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan saluran irigasi yang mengalir ke sawah teknis.
Selain di wilayah tersebut, pihaknya juga tengah melakukan perbaikan saluran irigasi di sejumlah titik lokasi yang lain. Perbaikan tersebut melalui pemeliharaan rutin.
“Perbaikan sedang kita laksanakan melalui operasional dan pemeliharaan rutin,” kata Donny.
Sebelumnya, petani di Purwaharja enggan membayarkan PBB-P2 lantaran sawah mereka tak teraliri air. Sehingga, mereka pun tidak bisa produksi.
Bahkan, menurut Lurah Hendi Sumantri, luas wilayah yang tidak mendapatkan air itu mencapai 5 hektar dan sudah kering sejak 5 tahun lalu. (Muhlisin)
