Dekatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat, Kemenkumham Jabar Gandeng FNS

harapanrakyat.com,- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat, terus berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengadakan kegiatan Mengenal Lebih Dekat Pelayanan Publik Kemenkumham, yang berlangsung di Aula Soepomo Kanwil Kemenkumham Jabar, Rabu (24/10/2024).  

Kegiatan tersebut adalah hasil kerja sama dengan Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Setjen Kemenkumham, dan menggandeng Friedrich Naumann Stiftung (FNS).

Baca Juga: Kemenkumham Jabar Dorong Pengembangan Kualitas SDM Berkelanjutan

Adapun para pesertanya, selain dari jajaran Kemenkumham dan perwakilan FNS, juga diikuti dari Pemerintah Daerah/Kota Bandung, notaris, akademisi, mahasiswa, dan pelaku UMKM.

Kegiatan tersebut merujuk pada rencana induk Kegiatan dalam Memorandum Saling Pengertian antara Kemenkumham dengan FNS.

Tujuan Kemenkumham Jabar Adakan Kegiatan Dekatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan informasi seluas-luasnya. Selain itu juga, memberikan pemahaman kepada masyarakat atas pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham.

“Kegiatan ini berkaitan dengan 2 aspek penting dalam dunia bisnis dan hukum di Indonesia. Yaitu Perseroan Perseorangan dan Pendaftaran Merek,” jelasnya.

Menurutnya, pelayanan publik yang efektif adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga, meningkatkan daya saing di era yang saat ini inovasi serta kreativitas menjadi sangat berharga.

“Saya ucapkan selamat kepada datang kepada perwakilan FNF di Kota Bandung,” katanya.

Lanjutnya menjelaskan alasan Kota Bandung terpilih menjadi tempat yang sangat tepat untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Hal tersebut mengingat geliat ekonomi dan kreatifitas yang warga Bandung tunjukkan sangatlah signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan hal itu, Kemenkumham Jabar sedang dihadapkan pada tahap mendorong pembentukan 1000 Badan Usaha Perseorangan di Jawa Barat.

“Terlepas dari itu semua, hal ini membutuhkan kerja sama yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti pemerintah daerah, notaris, akademisi, mahasiswa, dan juga UMKM,” jelasnya.

Baca Juga: Bangun Citra Positif, Kemenkumham Jabar Perkuat Fungsi Kehumasan

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa UMKM sekarang berada pada tahap menuju ke level menengah. Sedangkan luasnya wilayah kerja di Jabar yang mencakup 27 kabupaten dan kota, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat.

“Sehingga dengan adanya kegiatan ini, semoga bisa menjadi suatu akselerasi tersendiri untuk mewujudkan hal tersebut,” harapnya.

Komitmen Kemenkumham Berikan Pelayanan Publik Terbaik kepada Masyarakat

Sementara itu, Kepala Biro Hukerma Setjen Kemenkumham, Hantor Situmorang mengatakan, bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan inovatif kepada masyarakat. 

“Salah satunya adalah Direktorat Jenderal KI dan Direktorat Jenderal AHU, yaitu melalui Pendaftaran Merek dan Pengenalan Perseroan Perseorangan,” katanya.

Menurutnya, 2 hal tersebut, menjadi wujud konkret dari upaya Kemenkumham dalam membantu masyarakat, pelaku UMKM, agar lebih mudah mengakses layanan hukum dan administrasi.

“Hal tersebut juga, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, betapa pentingnya mendaftarkan merek dan mendirikan badan usaha perseroan perseorangan,” ujarnya.

Lanjutnya menjelaskan, bahwa perseroan perseorangan merupakan badan hukum yang memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan usahanya.

Sama halnya dengan pendaftaran merek, juga penting dalam trending usaha yang digeluti oleh para UMKM.

“Hal ini semata mata untuk peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu juga, memperluas akses layanan keuangan UMKM, yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan Mengenal Lebih Dekat Pelayanan Publik Kemenkumham, akan ada sinergi yang akan memperkuat layanan yang transparansi yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebab, ujarnya, di era digitalisasi seperti sekarang ini, transformasi pelayanan publik semakin penting.

Baca Juga: BPSDM Hukum dan HAM Sosialisasikan Paradigma Baru Corporate University kepada Kemenkumham Jabar

Oleh karena itu, Kemenkumham terus memanfaatkan teknologi, untuk mempercepat dan mempermudah akses untuk mendapatkan layanan berbasis Online.

“Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan langkah nyata untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” harapnya.

Sekilas tentang FNF

Perwakilan Friedrich Naumann Foundation, Elgawaty Octaviani Samosir mengatakan, bahwa FNF merupakan organisasi politik berbentuk yayasan yang berasal dari Jerman.  Pendirinya adalah Theodor Heuss, Presiden pertama Jerman tahun 1958.

Sedangkan yang mendanainya adalah German Bundestag (Parlemen Jerman) melalui Kementerian Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Federal (BMZ).

FNF berbasis di Potsdam dan memiliki kantor seluruh Jerman dan lebih dari 60 negara di seluruh dunia.

Sementara untuk di Indonesia, FNF mulai beroperasi sejak tahun 1969 dan bekerja sama dengan mitra-mitra lokal.

“Kami berfokus pada 4 pilar. yaitu pemajuan demokrasi, supremasi hukum, pemenuhan HAM, dan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

Adapun kerja sama FNF dengan Kemenkumham sudah berlangsung sejak tahun 2015.

Baca Juga: Kemenkumham Jabar Bersama Bawaslu Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif bagi WBP, Ini Tujuannya

Sedangkan kegiatan mengenal lebih dekat pelayanan publik Kemenkumham kepada masyarakat, sejak Februari dan Oktober 2024.

“Kegiatan bersama Biro Hukerma Kemenkumham ini, sudah diadakan di beberapa kota. Termasuk Medan, Pekanbaru, dan Kupang. Dan saat ini di Bandung,” terangnya. (Adi/R5/HR-Online)