harapanrakyat.com,- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kemenkumham Jabar), melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran. Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar Masjuno, memimpin langsung evaluasi tersebut secara virtual via zoom, Selasa (1/10/2024).
Masjuno saat melakukan zoom didampingi Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial, Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan BMN. Selain itu juga, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setiap Satuan Kerja di wilayah Jabar.
Masjuno mengatakan, bahwa Jawa Barat masuk sebagai Sampling Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: Ditjen AHU dan Kemenkumham Jabar Gelar FGD Piloting dan Inkubasi Perseroan Perseorangan Bagi UMKM
Oleh karena itu, ia memberikan arahan terkait pelaksanaan anggaran untuk menghadapi pemeriksaan dari BPK dalam waktu dekat.
“Selain Jabar, ada juga Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Selatan. Kemudian, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan dan Utara. Selanjutnya, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta,” katanya.
Arahan Kakanwil Kemenkumham Jabar saat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Lanjutnya menambahkan, bahwa Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkumham tahun anggaran 2024, akan dilaksanakan pada Oktober-Desember 2024.
Sehingga, Kanwil Jabar dan UPT di bawahnya harus dan wajib mempersiapkan data dukungnya dengan baik.
“Selain itu juga mengantisipasi temuan berulang atas hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan,” ucapnya.
Selain memberikan arahan, Kakanwil Kemenkumham Jabar juga menyampaikan beberapa masukan kepada jajarannya, yang perlu diperhatikan saat pemeriksaan. Hal tersebut, agar pelaksanaan pemeriksaan yang BPK lakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana.
Tidak hanya melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran, Masjuno juga mengapresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Jabar beserta jajarannya atas capaian yang membanggakan.
Apresiasi tersebut karena berhasil meraih penghargaan Kantor Wilayah DJPb Jabar, dengan Kategori Kinerja Terbaik dengan Nilai IKPA 100 (Sempurna) Tahun Anggaran 2023.
Baca Juga: Kemenkumham Jabar Laksanakan Bimtek Stranas BHAM melalui PRISMA
Kemudian, Penghargaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I Peringkat IKPA Terbaik Periode Semester I Tahun 2024. Penghargaan ini untuk kategori Satker dengan Pagu DIPA di atas 7 miliar sampai 30 miliar.
Masjuno meminta kepada jajarannya, untuk terus bekerja dan berkinerja. Selain itu juga, lakukan review mandiri, sehingga dapat diketahui dimana saja letak kekurangan dan segera lengkapi data dukungnya.
“Lakukan pengawasan ketat ke bawah. Lakukan pengendalian. Jangan hanya berdasarkan suka dan tidak suka, tetapi kerjakanlah pekerjaan sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Lakukan pengukuran kewajaran untuk WBK/WBBM, karena yang dilihat adalah akuntabilitasnya,” pungkasnya. (Adi/R5/HR-Online)
, melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran.){kind=link}