harapanrakyat.com,- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) memiliki target untuk meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2024.
Untuk mencapai target tersebut, Kemenkumham Jabar pun mengikuti Desk Evaluation yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) secara daring, Senin (14/10/2024).
Baca Juga: Uji Publik Jabatan Fungsional Analis HAM Digelar Ditjen HAM di Kemenkumham Jabar
Evaluasi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam menilai kesiapan Kemenkumham Jabar untuk memperoleh predikat WBBM.
Kegiatan ini menghadirkan Tim Penilai Nasional, dengan kehadiran langsung Kepala Kantor Wilayah, seluruh pimpinan tinggi pratama, serta seluruh tim pokja Kanwil Kemenkumham Jabar.
Presentasi Kakanwil Kemenkumham Jabar Menuju WBBM Tahun 2024
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Masjuno memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil Kantor Wilayah. Termasuk tugas dan fungsi (tusi) serta langkah-langkah pembangunan Zona Integritas (ZI) yang telah dilakukan.
Ia juga memaparkan isu strategis yang dihadapi oleh Kanwil Kemenkumham Jabar, mitigasi risiko, hingga berbagai inovasi unggulan yang berdampak dan menciptakan perubahan di berbagai area.
“Pembangunan Zona Integritas ini adalah wujud nyata komitmen kita dalam mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujar Masjuno.
Selain itu, Masjuno juga menjelaskan program-program unggulan yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenkumham Jabar.
Program tersebut di antaranya adalah peningkatan penggunaan Kabayan Pasti, sebuah aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum dan HAM di wilayah Jawa Barat.
“Inovasi ini tidak hanya untuk mempermudah akses masyarakat, tetapi juga sebagai langkah konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan solusi dan dampak dari berbagai inovasi tersebut, serta sejumlah penghargaan yang telah diraih sebagai bukti nyata keberhasilan program-program tersebut.
Dalam Desk Evaluation ini, juga dipresentasikan mengenai media publikasi yang dikelola oleh Kanwil Kemenkumham Jabar. Pengelolaan internal yang terstruktur, hingga adanya surat dukungan dari berbagai stakeholder yang menunjukkan dukungan terhadap pencapaian Zona Integritas menuju WBBM tahun 2024.
Replikasi inovasi yang dilakukan di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pun dijelaskan secara rinci sebagai bentuk penyebaran praktik baik di seluruh wilayah Jawa Barat.
Sesi Tanya Jawab
Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab dari Tim Penilai Langsung. Pada sesi ini, berbagai pertanyaan diajukan untuk menggali lebih dalam tentang upaya yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Jabar. Terutama dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 2024.
Salah satu fokus pertanyaan adalah proses pembangunan dan dampak yang dihasilkan dari Zona Integritas di lingkungan Kemenkumham Jabar.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Jabar Siap Beri Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu dengan 24 PBH
Masjuno menjelaskan, proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk timeline yang jelas untuk mencapai target WBBM. Dampak yang dihasilkan adalah peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
Selain itu, Tim Penilai Nasional juga menanyakan terkait penanganan pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat.
Masjuno mengungkapkan pengaduan paling banyak berkaitan dengan pelayanan publik. Untuk itu pihaknya telah mengembangkan sistem pengaduan berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memudahkan proses penanganan.
Beberapa pertanyaan juga menyoroti perkembangan inovasi digital seperti Si Pelet yang kini telah berkembang menjadi Kabayan Pasti.
Masjuno menjelaskan inovasi-inovasi tersebut dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses terhadap layanan. Sehingga pengguna layanan dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan akurat.
SOP Pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jabar
Sesi tanya jawab juga membahas standar operasional prosedur (SOP) pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jabar. Termasuk SOP Kabayan Pasti yang telah dioptimalkan untuk mempercepat proses pelayanan.
Masjuno menyampaikan, SOP tersebut dirancang agar lebih efisien. Salah satu denyan adanya panduan manual yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui progres layanan yang sedang mereka ajukan.
“Kami terus memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan mudah diakses oleh masyarakat. Termasuk adanya SK kompensasi untuk layanan yang tidak terpenuhi sesuai komitmen,” ungkap Masjuno.
Dalam sesi tersebut, juga dibahas posisi Kanwil Jabar dalam peringkat nasional terkait Zona Integritas. Masjuno menyebutkan, Kanwil Kemenkumham Jabar terus berusaha menjadi yang terbaik dengan fokus pada indikator-indikator penilaian yang telah ditetapkan.
Salah satu program unggulan yang turut dipaparkan adalah Penyuluhan Hukum Goes to Prison. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
Baca Juga: Pengembangan Kompetensi ASN, Kemenkumham Jabar Ikut Webinar Series 5
Program ini juga diiringi dengan kegiatan Desa Sadar Hukum, yang kini telah menjangkau sejumlah desa dan sekolah di Jawa Barat.
Tim Penilai Nasional mengapresiasi paparan dan jawaban yang telah diberikan oleh tim Kanwil Kemenkumham Jabar.
“Kami berharap dengan sinergi yang baik, peningkatan pelayanan publik dapat terus diwujudkan. Terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Tim Penilai Nasional saat penutupan. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
 tahun 2024.){kind=link}