harapanrakyat.com,- Peringatan Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kota Banjar, Jawa Barat, diwarnai dengan aksi demo dari aktivis Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD dan Kantor Wali Kota Banjar, Senin (9/12/2024).
Dalam aksinya tersebut, mereka menuntut agar Pemerintahan Kota Banjar menjalankan transparansi dan mewanti-wanti agar tidak korupsi. Selain itu juga, meminta pejabat Pemkot dan DPRD Kota Banjar menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan korupsi.
Baca Juga: Kawal Putusan MK, Mahasiswa Aksi di Kantor Wali Kota Banjar Sampaikan Tuntutan Ini
Korlap Aksi Roufurrohim mengatakan, melalui aksi tersebut mahasiswa meminta keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran DPRD. Termasuk penggunaan dana reses dan anggaran operasional dewan.
Kemudian, menuntut kepada Pemkot dan DPRD menolak segala bentuk gratifikasi suap dan intervensi, yang dapat mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugasnya.
Mendesak Pemkot Banjar meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Termasuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan lainnya.
“Kita juga mendesak para aparat penegak hukum, untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan di Banjar, secara transparan dan tanpa intervensi pihak manapun,” kata Rouf usai demo saat peringatan Hakordia.
Sementara terkait dugaan penyelewengan anggaran tunjangan rumah dinas dan transportasi pada Sekretariat DPRD Banjar, mahasiswa juga akan mengawal hal itu.
“Itu juga akan kita tuntut. Namun kita akan melihat setelah aksi ini respon dari pemerintah kota juga seperti apa. Jadi sementara ini, kami mengetes kepada pemerintah kota dan DPRD, di mana responsif mereka terhadap aksi ini,” ucapnya.
Tanggapan Ketua DPRD dan Plh Wali Kota Banjar Terkait Demo di Peringatan Hakordia
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdan Kalyubi mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi dari para mahasiswa. Selain itu, pihaknya juga mendukung mahasiswa yang telah melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan Kota Banjar.
Menurutnya, sebagai lembaga legislatif DPRD, tentu bersepakat dengan apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa. Dan akan menjadikan sebagai motivasi dan kekuatan dalam menjalankan fungsi legislasi.
“Terima kasih kepada mahasiswa yang telah memberikan motivasi, agar kami selalu menjalankan fungsi pengawasan. Dan ini tentu harus dilakukan secara bersama-sama,” katanya.
Terpisah, Plh Walikota Banjar Soni Harison, mengatakan, atas nama pemerintahan, pihaknya bersepakat dengan poin-poin yang massa aksi demo di peringatan Hakordia sampaikan. Sebab, poin-poin tersebut mengingatkan kepada pemerintah, bahwa korupsi harus dijauhi dan dihindari dan harus dilawan.
Baca Juga: Mahasiswa Pertanyakan Progres Penanganan Kasus Tunjangan Rumdin DPRD Kota Banjar ke Kejaksaan
Sedangkan terkait transparansi informasi publik, menurutnya siapapun berhak untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.
“Melalui Hakordia ini, menjadikan energi bagi kami untuk selalu mengedepankan transparansi tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, tidak mengenal KKN dan itu akan selalu kami ke depankan,” ucapnya.
Massa aksi demo yang bertepatan dengan peringatan Hakordia membubarkan diri, setelah DPRD dan Pemkot Banjar menandatangani tuntutan mahasiswa tersebut. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
.){kind=link}